Tribun

Kritik KPK Keluarkan SP3 pada Kasus BLBI, PKS: Jangan karena Tidak Mampu, Semua Di-SP3

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera kritik KPK Keluarkan SP3 pada kasus BLBI: Jangan karena Tidak Mampu, Semua Di-SP3.

Penulis: Shella Latifa A
Editor: Sri Juliati
Kritik KPK Keluarkan SP3 pada Kasus BLBI, PKS: Jangan karena Tidak Mampu, Semua Di-SP3
Tribun Jabar/Gani Kurniawan
Ilustrasi KPK - Kritik KPK Keluarkan SP3 pada Kasus BLBI, PKS: Jangan karena Tidak Mampu, Semua Di-SP3 

Kata Mardani, kasus korupsi yang besar terasa sulit jika harus diselesaikan dalam jangka waktu tersebut.

Kebijakan pengeluarkan SP3 sendiri ada di pasal 40 UU KPK yang direvisi.

Mardani Ali Sera.
Mardani Ali Sera. (dpr.go.id)

Baca juga: Soroti Mantan Pimpinan KPK yang Kritik SP3 Kasus BLBI, Legislator PPP: Harus Introspeksi Diri

Baca juga: SP3 Kasus BLBI, Legislator Golkar: Kita Percayakan Kawan-kawan di KPK untuk Ambil Keputusan

"Imbas dari revisi UU KPK (Pasal 40 UU KPK). SP3 disebut dapat dikeluarkan jika kasus yang ditangani tidak selesai dalam 2 tahun."

"Bisakah kasus-kasus besar selesai secepat itu? Sulit karena biasanya memakan waktu yang lama," terangnya.

Lebih lanjut, Mardani mengungkapkan, dari tindakan KPK soal SP3 ini tak menutup kemungkinan terjadi pada kasus besar lainya, seperti korupsi E-KTP.

"Tidak menutup kemungkinan kasus besar lain seperti korupsi e-KTP mengalami nasib serupa. Preseden buruk," pungkasnya.

Busyro Muqqodas Kritik SP3 KPK, Singgung Presiden Jokowi dan Revisi UU

Selain Mardani, langkah KPK soal SP3 juga mendapat kritikan dari mantan pimpinannya sendiri, Busyro Muqoddas.

Busyro bahkan ikut menyinggung Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan revisi UU KPK.

Sebagai salah satu komisioner KPK yang pernah menangani kasus tersebut, Busyro merasa terbitnya SP3 ialah hasil dari kebijakan Jokowi meloloskan revisi Undang-Undang KPK.

Baca juga: Otto Hasibuan Sebut Penetapan DPO Sjamsul Nursalim Bertentangan dengan Hukum

© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas