TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko mengajak organisasi masyarakat berbasis pendidikan Islam Mathlaul Anwar ikut mempersempit ruang bagi berkembangnya paham radikal dan tindak intoleransi.

Ajakan dan harapan tersebut dia sampaikan saat menerima audiensi DPP Mathlaul Anwar di Gedung Bina Graha Jakarta, belum lama ini

"Mathlaul Anwar bisa menjadi mitra strategis  pemerintah dalam pembangunan sumber daya manusia. Dalam hal ini, Mathlaul Anwar perlu terlibat dalam mempersempit ruang tumbuhnya paham radikal dan intoleransi di Indonesia," tutur Moeldoko.

Baca juga: Arsul Sani: Radikalisme Bisa Dicegah Jika Ruang Konsultasi dan Partisipasi Publik Dibuka

Dia mengatakan program pembangunan sumber daya manusia (SDM) pemerintahan periode kedua Presiden Joko Widodo perlu keterlibatan berbagai pihak, termasuk organisasi masyarakat yang berfokus pada pendidikan, salah satunya Mathlaul Anwar yang perjalanannya sudah berusia 105 tahun.

Selain itu, Moeldoko juga mengapresiasi Mathlaul Anwar sebagai penggerak sektor pendidikan yang mandiri telah berkontribusi menerapkan nilai-nilai Pancasila.

Terlebih, hingga saat ini Mathlaul Anwar telah memiliki lebih dari 2 ribu madrasah di 33 Provinsi dan 70 perguruan setingkat SD, SMP dan SMA serta satu perguruan tinggi.

Baca juga: Demokrat Kubu Moeldoko Akan Gugat ke Pengadilan: Ini Bukan Akhir dari Perjuangan Demokrasi

Moeldoko yang saat itu didampingi Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV KSP Ali Mochtar Ngabalin, ikut mendukung usulan nama KH. Mas Abdurrahman, yang merupakan pendiri Mathlaul Anwar, sebagai salah satu pahlawan nasional bidang pendidikan.

“Kami siap ikut menyuarakan. Apalagi, KH Mas Abdurrahman punya kontribusi luar biasa untuk bangsa dari sisi pembangunan SDM,” ujar Moeldoko.

Pada kesempatan itu Moeldoko juga mendukung pelaksanaan Muktamar Ke-20 dan Musyawarah Nasional Muslimat ke-5 Mathlaul Anwar yang dilaksanakan di Bogor, Jawa Barat pada 1 - 3 April 2021 lalu.

Diketahui, Muktamar Mathla'ul Anwar yang diikuti oleh perwakilan dari seluruh provinsi di Indonesia tersebut mengusung tema "Menata Umat Merekat Bangsa" dan dihadiri secara virtual sekaligus dibuka oleh Presiden Joko Widodo dan ditutup oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin.*