TRIBUNNEWS.COM - Sekretaris Kemenpan RB, Dwi Wahyu Atmaji meminta masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pengawasan larangan mudik untuk Aparatur Sipil Negara (ASN).

Hal tersebut disampaikannya dalam Live Program Sapa Indonesia Malam, Kompas TV, Kamis (8/4/2021).

Menurut Atmaji, pengawasan yang efektif terhadap pelarangan mudik Lebaran 2021 ini terletak pada partisipasi masyarakat.

"Pengawasan yang efektif sebetulnya dari masyarakat. Kalau ada yang mudik kan tahu, ini tetangganya mudik kan PNS, itu silahkan lapor ke instansinya atau Kemenpan. Saya kira itu kontribusi atau partisipasi masyarakat," kata Atmaji dikutip dari Kompas TV.

Atmaji menuturkan jika dalam pelarangan mudik bagi ASN ini, Kemenpan RB tidak bisa melihat situasi di lapangan 100 persen.

Baca juga: Selama Larangan Mudik, Petugas Berhak Menghentikan Pengendara Bila Tak Penuhi Syarat

Baca juga: Daftar Kelompok Masyarakat yang Dikecualikan dalam Larangan Mudik

Untuk itu Kemenpan menugaskan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) agar bisa ikut mengawasi.

Pimpinan di tiap kementerian dan lembaga daerah juga diminta untuk mengatur secara internal bagaimana implementasi pelarangan mudik ini di lapangan.

"Tentu Kemenpan RB tidak bisa melihat satu persatu situasi di lapangan 100 persen. Oleh karena itu dalam Surat Edaran Menteri Pan RB yang dikeluarkan kemarin Nomor 8 Tahun 2021 itu menugaskan kepada PPK."

"Itu pimpinan tiap kementerian dan lembaga daerah untuk mengatur secara internal bagaimana implementasinya di lapangan. Bagaimana memastikan ASN di lingkungan mereka tidak melanggar aturan. Merekalah yang memberikan sanksi juga," sambungnya.

Baca juga: Isi Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Larangan Mudik Lebaran, Berlaku Mulai 6-17 Mei 2021

Baca juga: Mudik Dilarang, Layanan KA Antar Kota Ditiadakan

Sanksi Tegas untuk ASN yang Nekat Mudik Lebaran, Penundaan Kenaikan Pangkat hingga Penurunan Jabatan