Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Andi Rian menyatakan tak ada hambatan dalam penyelidikan dugaan kasus penipuan yang diduga melibatkan petinggi Sinarmas.

Diketahui, Sinarmas kabarnya melakukan rapat umum pemegang saham (RUPS) saat proses hukum sedang berjan di kepolisian.

“Sementara tidak ada hambatan. Masih proses penyelidikan,” kata Andi kepada wartawan, Jumat (9/4/2021).

Baca juga: Bareskrim Segera Gelar Perkara Kasus Dugaan Penipuan Petinggi Sinarmas

Menurutnya, penyidik akan meminta keterangan terhadap semua pihak yang diduga terkait kasus dugaan penipuan ini termasuk dua orang terlapor yang merupakan bos Sinarmas yakni Indra Widjaya dan Kokarjadi Chandra.

“Semua pihak yang berkaitan dan bisa memberikan informasi untuk menentukan ada tidaknya tindak pidana sedang proses klarifikasi,” jelas dia.

Sementara itu, Ketua Penasehat Ahli Kapolri, Irjen (Purn) Sisno Adiwinoto meminta untuk mempedomani arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menangani suatu perkara.

Baca juga: Polri Sebut Pelapor Dirut dan Komut Sinarmas Klaim Dirugikan Rp 15 Triliun

Termasuk, kata dia, kasus dugaan penipuan dan penggelapan dengan terlapor kedua petinggi Sinarmas.

“Prinsip arahan Bapak Presiden mesti dipedomani. Kejahatan mesti ditangani dengan seksama. Kalau ada oknum yang bermain supaya ditindak tegas,” jelas dia.

Menurut dia, Presiden Jokowi pernah mengingatkan kepada para penegak hukum supaya menegakkan hukum dengan tegas dan jangan pernah memeras para pelaku usaha.

Baca juga: Hotman Paris Luruskan Tudingan kepada Komut Sinarmas terkait Dugaan Penipuan

Sebab, kata dia, Presiden Jokowi mendengar langsung masih adanya dugaan oknum penegak hukum yang menyalahgunakan wewenang.

“Jadi arahan Bapak Presiden harus menjadi perhatian bagi semua aparat penegak hukum dan pemerintah,” ujarnya.

Sebelumnya Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Rusdi Hartono mengatakan penyidik akan menangani kasus ini secara profesional dan transparan.

Karena, kedudukan petinggi Sinarmas sama dimata hukum.

“Equality before the law. Seluruh warga negara sama kedudukannya di hadapan hukum yang berlaku,” kata Rusdi.

Sementara itu, Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri, Kombes Ahmad Ramadhan mengatakan kasus dugaan penipuan dengan terlapor petinggi Sinarmas dilakukan gelar perkara pada Kamis, 18 Maret 2021.

Menurut dia, kasus dilaporkan pada 10 Maret 2021 ini akan dimulai dengan proses gelar perkara terlebih dahulu.

Namun, kasus ini belum naik ke tahap penyidikan.
Menurut laporan, Andri Cahyadi selaku korban merasa dirugikan Rp 15 triliun.

“Saya sampaikan adanya laporan polisi yang diterima Bareskrim terkait kasus dugaan penipuan, penggelapan, pemalsuan dan TPPU. Menurut laporan, korban atau pelapor merasa dirugikan Rp 15 triliun. Ini bukan hasil penyidikan, tapi laporan dari pelapor,” jelas dia.

Berdasarkan laporan yang beredar, laporan Andri tercatat dalam Laporan Polisi (LP) bernomor LP/B/0165/III/2021/Bareskrim, tertanggal 10 Maret 2021. Ia melaporkan Indra Widjaja dan Kokarjadi Chandra atas dugaan kasus penipuan atau perbuatan curang, penggelapan, penggelapan dalam jabatan, pemalsuan surat dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Hal itu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP, Pasal 372 KUHP, Pasal 374 KUHP, Pasal 263 KUHP Jo Pasal 264 KUHP Jo Pasal 266 KUHP, dan tindak pidana pencucian uang Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.