Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Desktop Version

Aktivis KAMI Ditangkap

Jumhur Hidayat Jalani Ramadan di Rutan: Waktu Mahasiswa Saya Juga Pernah Lebaran di Penjara

Sebagai terdakwa kasus penyebaran berita bohong, Jumhur Hidayat tahun ini berpuasa ramadan di Rutan Bareskrim Polri.

Jumhur Hidayat Jalani Ramadan di Rutan: Waktu Mahasiswa Saya Juga Pernah Lebaran di Penjara
screenshot
Pentolan KAMI Jumhur Hidayat dengan kedua tangan terborgol, keluar dari ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (5/4/2021). 

Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Aktivis Jumhur Hidayat menatap ramadan 2021 dengan berbeda.

Sebagai terdakwa kasus penyebaran berita bohong, Jumhur Hidayat tahun ini berpuasa ramadan di Rutan Bareskrim Polri.

Namun, suasana tersebut bukan kali pertama Jumhur rasakan.

"Sebenarnya pernah juga puasa, tapi waktu itu saya belum kawin. Tahun 89, 90, 91 itu saya lebarannya di penjara waktu mahasiswa di ITB dulu," kata Jumhur di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (12/4/2021).

Namun, ia mengakui saat ini menjadi kali pertama dirinya merayakan ramadan di tahanan saat sudah berkeluarga.

Baca juga: Haris Azhar: Jutaan Orang Cuit Soal Omnibus Law, Tapi Hanya Jumhur Hidayat yang Dituduh Buat Gaduh

"Puasa ya kita ikuti saja, tinggal tunggu sidang kayak apalah begitu," katanya.

Bahkan, mantan Kepala BNP2TKI (sekarang BPMI) itu mengatakan keluarganya bisa saja mengirimkan makanan-minuman berbuka atau takjil.

"Saya rasa sih bisa. Ini kan hal biasa (kasusnya). Hanya twit doang tapi harus diadili ya mau bagaimana lagi," katanya.

Jumhur juga bicara soal bagaimana dia mengedukasi keempat anaknya mengenai kondisinya saat ini.

Anaknya yang paling dewasa berumur 13 tahun dan Jumhur tahu anaknya tersebut sudah paham dengan kondisi yang dihadapi.

Baca juga: Sidang Jumhur Hidayat, Haris Azhar Kritisi Jaksa Jadikan Pegawai Sebagai Saksi Ahli Inbox

"Nomor dua sepuluh tahun, dia tidak terlalu mengerti, kita juga sembunyi-sembunyi. Nomor tiga dan empat ini enam tahun dan empat tahun. Tahunya saya lagi di luar terjebak Covid-19. Jadi beritanya itu ayah lagi di Australia tapi karena Covid-19 jadi enggak bisa terbang pulang, tertahan di sana," katanya.

Diketahui, Jumhur Hidayat didakwa menyebarkan berita bohong dan membuat keonaran lewat cuitan di akun Twitter pribadinya, terkait Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja.

Jaksa menilai cuitan Jumhur ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA), dalam hal ini golongan pengusaha dan buruh.

Akibat dari cuitannya itu, timbul polemik di tengah masyarakat terhadap produk hukum pemerintah. Sehingga berdampak pada terjadinya rangkaian aksi unjuk rasa yang dimulai pada 8 Oktober 2020, hingga berakhir rusuh.

Baca juga: JPU Tak Hadirkan Jumhur di Persidangan, Hakim Putuskan Tunda Sidang

"Salah satunya, muncul berbagai pro kontra terhadap Undang-undang Cipta Kerja tersebut sehingga muncul protes dari masyarakat melalui demo. Salah satunya, demo yang terjadi pada tanggal 8 Oktober 2020 di Jakarta yang berakhir dengan kerusuhan," imbuh jaksa.

Cuitan Jumhur yang dianggap menyalakan api penolakan masyarakat terhadap UU Cipta Kerja terjadi pada 25 Agustus 2020. Melalui akun Twitter @jumhurhidayat, ia mengunggah kalimat "Buruh bersatu tolak Omnibus Law yang akan jadikan Indonesia menjadi bangsa kuli dan terjajah".

Kemudian pada 7 Oktober 2020, Jumhur kembali mengunggah cuitan yang mirip - mirip berisi "UU ini memang utk PRIMITIVE INVESTOR dari RRC dan PENGUSAHA RAKUS. Kalau INVESTOR BEERADAB ya seperti di bawa ini".

Atas perbuatannya, Jumhur didakwa dengan dua dakwaan alternatif.

Pertama, Pasal 14 ayat (1) jo Pasal 15 Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1946 KUHP, atau Pasal 45A ayat (2) jo pasal 28 ayat (2) Undang-undang RI nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan dari Undang - Undang RI nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.

Penulis: Reza Deni
Editor: Adi Suhendi
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas