Staf Presiden dan Menteri Bappenas Tinjau Titik Nol IKN Jelang Groundbreaking
Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi, Fadjroel Rachman mendampingi Kepala/Menteri Bappenas Suharso Manoarfa ke Kalimantan Timur, Senin, (12/4/2021)
Penulis: Taufik Ismail
Editor: Johnson Simanjuntak
TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA - Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi, Fadjroel Rachman mendampingi Kepala/Menteri Bappenas Suharso Manoarfa ke Kalimantan Timur, Senin, (12/4/2021).
Fadjroel mendampingi Suharso untuk meninjau lokasi Ibu Kota Negara (IKN) baru, di Sepaku, Penajam, Paser Utara, Kalimantan Timur.
Fadjroel mengatakan bahwa dirinya bersama Suharso dan Gubernur Kaltim Isran Noor meninjau proges pembangunan IKN, menjelang grounbreaking di titik nol IKN.
"Melihat progres IKN, khususnya lokasi istana negara, menjelang groundbreaking," kata dia sat dihubungi, Senin, (12/4/2021).
Sejauh ini menurut Fadjroel proses pembanguan IKN berjalan lancar. Mulai dari penyiapan regulasi hingga infrastruktur yang menunjang IKN.
"Untuk regulasi RUU IKN sudah ada prolegnas, infrastruktur dasar di luar IKN tetap dikerjakan (tol balikpapan-samarinda; jembatan pulau balang)," katanya.
Begitu juga kata Fadjroel terkait dengan pembiayaan pembangunan IKN yang mencapai Rp 500-600 triliun. Pembangunan IKN salah satunya didanai oleh Lembaga Pengelola Investasi (LPI).
"Juga pembiayaan salah satunya dengan LPI," katanya.
Baca juga: Ketua DPD RI Berharap Kekayaan Budaya Kalimantan Jadi Ikon Ibu Kota Baru
Sebelumnya Pembangunan Istana Kepresidenan di Ibu Kota Baru, Kalimantan Timur, dapat dimulai pada tahun ini jika masterplan berjalan sesuai rencana.
Hal tersebut disampaikan Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Rabu (17/3/2021).
"Kalau semuanya berjalan dengan baik dan sesuai dengan rancangan di masterplan yang disusun, dan detail plan yang sudah disiapkan. Kami optimis mudah-mudahan Istana Presiden bisa groundbreaking pada tahun ini," papar Suharso.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.