Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

DPR dan Pemerintah Sepakat Penguatan Korps Adhyaksa

DPR dan pemerintah sepakat untuk penguatan lembaga Korps Adhyaksa, DPR masih menunggu Surat presiden (Surpres) dilanjutkan pembahasan di Komisi III.

DPR dan Pemerintah Sepakat Penguatan Korps Adhyaksa
Tribunnews.com/Chaerul Umam
Diskusi Forum Legislasi bertajuk 'RUU Kejaksaan, Komitmen DPR Perkuat Kinerja Korps Adhyaksa' di Media Center Gedung Nusantara III Kompleks Parlemen Senayan, Jakartal, Selasa (13/4/2021). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Rencana pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang revisi atas Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, hingga kini DPR masih menunggu Surat presiden (Surpres) dilanjutkan pembahasan di Komisi III DPR.

Namun pada prinsipnya, DPR dan pemerintah sepakat untuk penguatan lembaga Korps Adhyaksa itu.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin dalam diskusi Forum Legislasi bertajuk 'RUU Kejaksaan, Komitmen DPR Perkuat Kinerja Korps Adhyaksa' di Media Center Gedung Nusantara III Kompleks Parlemen Senayan, Jakartal, Selasa (13/4/2021).

Baca juga: Kejagung Periksa 6 Orang Pihak Swasta Terkait Kasus Korupsi Asabri

Menurut Azis, DPR sedang menunggu surpres untuk menunjuk satu menteri tertentu atau menteri secara bersama-sama kolektif dalam melakukan pembahasan RUU Kejaksaan tersebut.

"Tinggal Komisi III kemudian melakukan RDPU rapat dengar pendapat umum, kemudian melakukan RDP, kemudian persiapan-persiapan dalam penyusunan daftar inventarisasi masalah, yang tertuang di dalam proses tata tertib dan undang-undang tentang penyusunan perundang-undangan," kata Azis.

Baca juga: Warga Ciracas Dilanda Ketakutan, Penembak Misterius Tak Kunjung Terungkap 

Menurut Azis, tujuan revisi adalah untuk melakukan penguatan di semua lembaga, termasuk didalamnya adalah kejaksaan.

Penguatan ini tentu harus sinergi dengan aparat penegak hukum lainnya yaitu kepolisian, kemudian PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil), dan dalam hal ini juga dengan hakim.

"Sehingga bagaimana lembaga yuridis ini untuk bisa bersineri, karena  proses penyidikan, masuk ke penuntutan, masuk kepada peradilan, tapi di dalam tindak pidana tertentu, lex spesialisnya bahwa yang namanya kejaksaan dalam tindak pidana korupsi dapat melakukan namanya proses pengumpulan data, kemudian penyidikan, dan sekaligus penuntutan," ujarnya.

Ikuti kami di
Penulis: chaerul umam
Editor: Theresia Felisiani
  Loading comments...

Produk Populer

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas