Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Menaker: PP Penempatan dan Perlindungan ABK RI Rampung Diharmonisasi

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah menyampaikan bahwa Peraturan Pemerintah (PP) untuk penempatan dan pelindungan awak kapal Indonesia (ABK RI)

Menaker: PP Penempatan dan Perlindungan ABK RI Rampung Diharmonisasi
dok. Kemnaker
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Ketenagakerjaan Tahun 2021 di Jakarta, Rabu (24/3) malam. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah menyampaikan bahwa Peraturan Pemerintah (PP) untuk penempatan dan perlindungan awak kapal Indonesia (ABK RI) rampung diharmonisasi dan telah diajukan ke Sekretariat Negara.

Kabar ini ia sampaikan saat menjadi Keynote Speech di seminar Melindungi ABK Indonesia di Kapal Asing yang diselenggarakan oleh Indonesia Ocean Justice Initiative, di Jakarta, Rabu (14/4/2021).

"Pemerintah telah dan terus berupaya untuk melakukan langkah-langkah pembenahan pelindungan bagi awak kapal perikanan yang memang secara karakteristik lebih rentan terhadap tindak eksploitasi," kata Ida dalam keterangannya.

Ida tak menampik Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bekerja sebagai ABK di kapal berbendera asing masih rentan menjadi korban eksploitasi.

Untuk meningkatkan pelindungan bagi para ABK, Kementeriannya terus membenahi tata kelola penempatan dan pelindungan Anak Buah Kapal (ABK) Indonesia yang bekerja di kapal berbendera asing.

Menaker Ida mengatakan, perbaikan tata kelola ini akan mudah direalisasikan jika terdapat instrumen hukum yang mengaturnya.

Oleh karenanya, saat ini pemerintah masih terus menyelesaikan aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI) yang didalamnya ada  aturan turunan penempatan dan pelindungan ABK tersebut.

Baca juga: Aksi Heroik Sarju, Sang Nahkoda Kapal Selamatkan ABK yang Tak Bisa Berenang Dari Kebakaran di Asahan

Menaker Ida menyatakan, RPP ini membawa harapan agar pelindungan ABK menjadi lebih lengkap/paripurna mulai dari sebelum, selama, dan setelah bekerja.

Selain itu, permasalahan dualisme perizinan, lemahnya pendataan dan koordinasi antar K/L terkait, rendahnya kompetensi awak kapal perikanan kita, serta lemahnya pengawasan, diharapkan juga tidak lagi muncul.

Ida menegaskan substansi RPP Pelindungan Awak Kapal rujukan pengaturannya kita ambil, baik dari instrumen internasional, yaitu Konvensi ILO mengenai maritim (Maritime Labour Convention) dan Konvensi ILO Nomor 188 mengenai Pekerja di Sektor Perikanan.

Halaman
12
Ikuti kami di
Penulis: Larasati Dyah Utami
Editor: Johnson Simanjuntak
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas