Isu Reshuffle Kabinet Mencuat, Jubir Presiden Ungkap Alasan Jokowi Bentuk Kementerian Investasi
Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman, mengungkap alasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) membentuk Kementerian Investasi.
Penulis: Nuryanti
Editor: Whiesa Daniswara
TRIBUNNEWS.COM - Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman, mengungkap alasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) membentuk Kementerian Investasi.
Fadjroel menyebut, peleburan Kemendikbud dan Kemenristek ataupun pembentukan Kementerian Investasi merupakan upaya untuk menyesuaikan dengan perubahan.
Hal itu disampaikan dalam program Sapa Indonesia Malam Kompas TV, Rabu (14/4/2021).
"Pada intinya, Kementerian Investasi atau perombakan di dalam Kemendikbud kemudian Kemenristek Dikti, itu untuk menyelaraskan dengan perubahan yang ada ke depan," ujarnya, dikutip dari YouTube Kompas TV.
Baca juga: Soal Reshuffle Kabinet, Pengamat: Presiden Jokowi Harus Ada Alat Ukur Jelas, Bukan Sekadar Populis
Baca juga: Jokowi akan Reshuffle Kabinet, Mardani Ali Sera: Jangan Politik Dagang Sapi Lagi
Ia menyampaikan, Jokowi ingin ekonomi di Indonesia tumbuh sebesar 5 persen di tahun 2021.
Sehingga, persoalan pandemi Covid-19 bisa diatasi jika pertumbuhan ekonomi di Indonesia sebesar 5 persen.
"Secara ekonomi, beliau mengatakan, kita harus menunggu plus minus 5 persen pada tahun 2021 untuk menutup apa yang sudah terjadi di tahun 2020, di mana kita mengalami kontraksi."
"Dengan pertumbuhan ekonomi 5 persen, cukup besar dana yang digunakan untuk mengatasi masalah pandemi, atau kerusakan akibat pandemi," jelas Fadjroel.
Baca juga: Gerindra Soal Rencana Reshuffle Kabinet: Presiden Pasti Lihat Track Record Calon Menteri
Baca juga: Tanggapi Isu Reshuflle Kabinet, Mardani: Monggo Saja, PKS Istiqomah Jadi Partai Oposisi
Menurutnya, investasi di Indonesia dipermudah dengan adanya UU Cipta Kerja yang telah disahkan.
Selain itu, pembangunan Ibu Kota Baru juga menjadi alasan diperlukannya investasi yang besar.
"Kemudahan untuk investasi ini sudah diberikan dengan Undang-undang Cipta Kerja," ungkapnya.
"Tentu Ibu Kota Negara salah satu lokomotif untuk menarik investasi."
"Karena diperlukan investasi terbesar di sana sekitar Rp 500 triliun, tapi dari APBN sekitar 1 persen," terang jubir presiden.
Baca juga: Rencana Reshuffle Kabinet, Demokrat: Jika Bantu Mengatasi Krisis, Kami Akan Dukung
Baca juga: Direktur Voxpol: Reshuffle Kabinet Harus Berbasis Kinerja, Bukan Bagi-bagi Kekuasaan
Diketahui, isu reshuffle kabinet muncul setelah peleburan dua kementerian, Kemenristek dan Kemendikbud, serta pembentukan Kementerian Investasi.
