Gardem 98: ''Hitler Aja gak Pernah Daftarin Partai Nazi sebagai Milik Pribadi''
Menurutnya rakyat sudah bosan melihat strategi politik playing victim keluarga AHY untuk meraih simpati publik.
Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Johnson Simanjuntak
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Garda Demokrasi 98 menilai langkah politik Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang menuding pemerintah Jokowi mengintervensi partainya merupakan langkah pansos politik di tengah meredupnya partai berlambang mercy tersebut.
"AHY dan antek-anteknya terlalu lebay dalam berpolitik. Sebelumnya sebarkan fitnah kalau presiden Jokowi intervensi Demokrat, sekarang antek-anteknya tuding Jokowi berkhianat, tidak usah lebay dan pansos elektabilitas Pak Jokowi yang masih tinggi," ujar Sekjen Gardem 98 Azwar Furqudyama, kepada media, di Jakarta, Jumat (16/4/2021).
Menurutnya rakyat sudah bosan melihat strategi politik playing victim keluarga AHY untuk meraih simpati publik.
"Kalau SBY dan AHY mau membangun imej keluarga politik, contohlah Presiden Amerika George W Bush senior dan anaknya Bush junior yang bisa membangun keluarga politik yg etis, Bush junior bisa kuat dan menang karena kematangan politik, demoktasi membolehkan itu," katanya.
Azwar melihat SBY dan AHY memiliki ambisi pribadi untuk memiliki partai untuk kepentingan keluarga.
Baca juga: Partai Demokrat di Bawah Komando AHY Dinilai Berhasil Hadapi Goncangan KLB dengan Pas dan Terukur
"Tapi ini kok partai aja mau dimiliki pribadi, kan keliatan banget ambisi bapak dan anak untuk melanggengkan nepotisme. Sejahat-jahatnya Hitler gak pernah daftarin Partai Nazi sebagai milik pribadi," kata dia.
Menurutnya, menjadikan partai sebagai aset milik pribadi atau keluarga merupakan langkah mundur bagi demokrasi.
"Partai politik itu konsensus publik sebagai salah satu pilar demokrasi, itu adalah sina qua non publik, yang mutlak harus ada di ruang publik, ga bisa jadi milik pribadi emang perusahaan? Wong Partai Komunis China juga nggak gitu-gitu banget," katanya.