TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Sistem dan Strategi Raditya Jati menjelaskan bahwa kolaborasi inklusif sangat penting dalam memperkuat upaya pengurangan risiko bencana di Indonesia.

Pengurangan risiko bencana menjadi salah satu program prioritas Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam upaya penanggulangan bencana.

"Kolaborasi inklusif dalam upaya pengurangan risiko bencana sangat penting, diantaranya yang pertama otoritas lokal maupun orang yang berwenang di lingkup lokal yang memainkan peran penting untuk memperkuat kapasitas lokal atau daerah dalam pengurangan risiko bencana di seluruh Indonesia," ujar Raditya melalui keterangan tertulis, Sabtu (17/4/2021).

Raditya mengungkapkan bahwa dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 - 2024, terdapat program Otoritas Penanggulangan Bencana Nasional yang mendorong otoritas tingkat daerah untuk memasukkan strategi dan tindakan pengurangan risiko bencana ke dalam indikator kinerja utama otoritasi lokal.

"Saat ini pemerintah daerah telah mengintegrasikan upaya pengurangan risiko bencana ke dalam rencana pembangunan di daerah," ungkap Raditya.

Menurutnya, keterlibatan komunitas juga turut menjadi langkah yang tidak kalah penting dalam mengimplementasikan strategi pengurangan risiko bencana.

"Dalam mengintegrasikan strategi pengurangan risiko bencana ke dalam rencana pembangunan daerah, kami juga mendorong pemerintah daerah untuk melibatkan semua lapisan masyarakat secara inklusif," ujar Raditya.

Baca juga: KWI Fokus Pendampingan Psikologis Korban Bencana Banjir Bandang dan Tanah Longsor NTT

"Ini menjadi penting sebagai rasa kepemilikan program yang memungkinkan implementasi dari setiap strategi PRB sehingga menjadi kesempatan yang baik untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang PRB," tambah Raditya.

Dirinya menjelaskan bahwa Indonesia berupaya untuk terus mendukung pelaksanaan strategi PRB dengan pembiayaan yang efektif dan efisien.