TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR Fraksi PKS Mulyanto mendesak Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) memasukkan riset vaksin Nusantara tersebut ke dalam Konsorsium Riset Covid-19 agar pengembangan vaksin ini menjadi optimal.

Hal itu guna mengakhiri polemik vaksin Nusantara dan berbagai permasalahan filosofis maupun teknis ilmiah yang muncul dapat dibahas dalam forum ilmiah yang ada.

"Ini akan menjadi lebih sistematis dan akseleratif. Jangan seperti sekarang ini, pengembangan vaksin Nusantara berjalan sendiri tanpa bimbingan kelembagaan yang kokoh," kata Mulyanto kepada wartawan, Senin (19/4/2021).

Mulyanto juga menyoroti keramaian pembicaraan publik terkait vaksin Nusantara lebih pada sikap pro kontra non-ilmiah, dukung-mendukung oleh elite yang merembes masuk ke wilayah sosial politik.

"Apalagi ketika para influencer ikut serta maka akan menambah bising atmosfer kehidupan berbangsa dan bernegara kita. ini kan kontraproduktif," kata Mulyanto.

"Akibatnya terjadi debat publik di medsos dan mobilisasi dukung-mendukung secara politik. Ini tidak sehat dan menghabiskan energi kita," lanjut Wakil Ketua FPKS DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan ini.

Baca juga: Sikap Mabes TNI Soal Vaksin Nusantara, Sebut Bukan Program TNI, Didukung Jika Sesuai Kriteria BPOM

Seperti diketahui, Kemenristek melalui Konsorsium Riset Covid-19 mengkoordinasikan 11 platform riset vaksin Merah Putih yang dijalankan oleh 6 lembaga riset pemerintah dan perguruan tinggi, yakni LBM Eijkman, LIPI, UI, ITB, Unair, dan UGM.

Mulyanto berpendapat, akan menjadi sinergis dan produktif kalau konsorsium riset vaksin nasional memasukan tambahan riset vaksin Nusantara sebagai platform kedua belas riset vaksin Merah Putih.

"Perlu intervensi negara yang serius untuk mendorong riset dan produksi vaksin domestik. Agar kita tidak sekedar menjadi negara pengguna dan pembeli, tetapi menjadi negara pembuat, yang berbasis keunggulan para inovator andal nasional. SDM dan lembaga riset kita mampu melakukan itu," ujar Mulyanto.

Mulyanto melihat peran Kemenristek sangat penting dalam mengatasi polemik di atas.

Mengingat Kemenristek merupakan lembaga dengan tugas pokok dan fungsi merumuskan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan riset dan teknologi secara nasional.

Namun pemerintah justru berencana menggabung Kemenristek ke dalam Kemendikbud dan juga telah mengangkat Ketua Konsorsium Riset Covid-19 sebagai pejabat di lembaga lain. 

"Ini mencerminkan lemahnya keseriusan Pemerintah dalam pengembangan vaksin domestik," ucap Mulyanto.

Untuk itu Mulyanto mendesak pemerintah untuk segera mengkonsolidasikan riset Vaksin Nusantara ke dalam Konsorsium Riset Covid-19, yang selama ini di bawah koordinasi Menristek/Ka.BRIN, agar program riset vaksin domestik semakin konsolidatif.

"Harusnya Pemerintah memperkokoh manajemen kelembagaan Ristek nasional, sehingga semakin sinergis dan produktif.  Bukan malah membuat bingung publik," pungkas Mulyanto.