Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Gerindra Minta Kemensos Tidak Cabut Kebijakan Bantuan Sosial Tunai (BST)

Ketua Fraksi Gerindra DPR Republik Indonesia (RI) Ahmad Muzani minta Kementerian Sosial RI untuk tidak mencabut kebijakan Bantuan Sosial Tunai (BST).

Gerindra Minta Kemensos Tidak Cabut Kebijakan Bantuan Sosial Tunai (BST)
TRIBUN/HO
Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Fraksi Gerindra DPR Republik Indonesia (RI) Ahmad Muzani minta Kementerian Sosial RI untuk tidak mencabut kebijakan Bantuan Sosial Tunai (BST).

Hal tersebut diungkapkan Muzani karena BST adalah kebijakan yang sangat baik dampaknya terhadap masyarakat di tengah kesulitan ekonomi akibat pandemi COVID-19.

"Gerindra meminta kepada Menteri Sosial untuk mempertahankan Bantuan Sosial Tunai (BST) yang telah dijalankan. Karena program itu menjadi daya tahan bagi kerterpurukan ekonomi masyarakat akibat pandemi, baik mereka yang nganggur, pegiat UMKM, dan lapisan masyarakat bawah lainnya, seperti buruh, pedakang kaki lima, petani, nelayan, tukang ojek, tenaga honor," kata Muzani dalam siaran tertulis pada Jumat (23/4/2021).

Baca juga: Ke Pesisir Selatan, Muzani Sampaikan Pesan dan Terima Kasih ke Kader Gerindra

"Jadi sebaiknya bantuan ini dipertahankan, bukan malah dihentikan. Dan baiknya pemerintah berpikir untuk meningkatkan nominal BST yang diberikan, karena program ini terbukti dapat meningkatkan dan menguatkan pemulihan ekonomi nasional," tambahnya.

Menurut Muzani, BST merupakan satu-satu kebijakan pemerintah yang dapat dirasakan seluruh masyarakat Indonesia di berbagai daerah.

Kebijakan ini, kata Muzani, dapat menunjang serta meningkatkan daya konsumsi masyarakat di saat pandemi ini.

Sehingga, misi pemerintah untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional (PEN) dapat terwujud dengan cepat.

Baca juga: Ahmad Muzani Minta Calon Kepala Daerah dari Partai Gerindra Junjung Tinggi Protokol Kesehatan

"Program ini bisa menjadi daya tahan bagi perekonomian nasioal di banyak daerah di Indonesia. Karena sektor ekonomi banyak bergerak akibat adanya BST yang diberikan kepada masyarakat," jelas Ahmad Muzani.

"Kalau sekarang ekonomi kita mulai mengalami pemulihan, itu karena tumbuhnya konsumsi masyarakat dan itu sebabnya adalah dari BST ini," jelas Wakil Ketua MPR itu.

Menurut Muzani, wacana pemerintah menghentikan BST itu bukan waktu yang tepat. Karena dampak ekonomi akibat pandemi tentu akan terasa lebih lama daripada pandemi itu sendiri.

"Jika BST akan dihentikan saat pandemi selesai, itu juga pelru pertimbangan karena dampak ekonomi akan lebih panjang daripada pandemi itu sendiri," tutur Sekjen Partai Gerindra itu.

Kemudian Muzani menegaskan, sebaiknya program BST ini dipertahankan dan nominal bantuan yang diberikan juga ditingkatkan.

Sehingga, angka kemiskinan di Indonesia tidak terus bertambah akibat pandemi COVID-19 yang berkepanjangan ini.

"Harusnya program ini ditambah jumlah penerimanya (bagi masyarakat yang membutuhkan) dan ditambah mominal yang diberikan, supaya sektor perekonomian bisa bergerak lebih cepat lagi. Supaya orang miskin tidak terus bertambah, pengangguran tidak bertambah, dan daya beli tidak turun," jelas Ahmad Muzani.

Berita ini tayang di Warta Kota dengan judul: Mensos Risma Bakal Hentikan Penyaluran BST,Ahmad Muzani: Seharusnya Ditambah, Bukan Malah Dihentikan

Ikuti kami di
Editor: Malvyandie Haryadi
Sumber: Warta Kota
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas