TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ratusan Warga Negara (WN) asal India masuk ke Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta dengan menggunakan pesawat sewaan. 

Masuknya WN India yang memiliki izin tinggal (KITAS) ini mengkhawatirkan karena tingginya kasus Covid-19 di negara tersebut.

Beberapa orang di antaranya juga lolos dari karantina kesehatan karena menyogok.

Baca juga: Mengenal Kartu Pas Bandara yang Dipakai Mafia Karantina Loloskan WNI dari India

Anggota Komisi IX DPR RI fraksi PKS Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah agar melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap petugas bandara Soekarno-Hatta.

"Kasus ini hanya yang kebetulan terungkap, yang tidak terungkap bisa jadi lebih banyak. Pastikan seluruh petugas di bandara yang memiliki wewenang terkait diperiksa. Saya menduga ada mafia karantina kesehatan yang melibatkan orang dalam," kata Netty melalui keterangannya, Kamis (29/4/2021).

Pada kasus ini polisi sudah menetapkan  beberapa tersangka yang satu di antaranya adalah pensiunan Disparekraf DKI Jakarta.

"Kasus ini harus dibongkar dan diberantas sampai ke akar-akarnya.  Kita tidak ingin kasus ini berhenti hanya di tersangka saja, tapi harus sampai mengungkap seluruh jaringan mafia karantina kesehatan. Jangan sampai terulang lagi," ucapnya.

Baca juga: Komisi IX DPR: Sulit Diterima, Mafia Karantina Tak Melibatkan Orang Dalam Bandara Soetta

Menurut Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI ini, keselamatan dalam negeri harus diutamakan karena di beberapa negara, termasuk India, saat ini sedang terjadi lonjakan kasus yang mengerikan.

"Bagaimana mungkin mereka bisa  bebas masuk begitu saja ke Indonesia, sementara kita  sedang berjuang melawan pandemi Covid-19 dengan keterbatasan jumlah  vaksin, ruang isolasi, faskes, nakes dan lain-lainnya," ujarnya.

"Pemerintah harus waspada memperketat akses masuk dan skrining ketat dengan alat yang lebih canggih agar hasilnya akurat. Jangan sampai kita kecolongan lagi dan menimbulkan masalah kedepannya," imbuhnya.

Baca juga: Tindak Tegas Mafia Karantina, Kemenhub Siap Membantu Proses Investigasi

Lebih lanjut, Ketua DPP PKS Bidang Kesos  ini meminta agar pemerintah memperhatikan nasib WNI di negara dengan kasus Covid-19 tinggi.

"Segera berikan perlindungan yang maksimal dan berkoordinasi dengan lembaga maupun institusi-institusi terkait. Proses skrining di pintu-pintu masuk harus diperketat untuk mereka, terutama mereka yang punya riwayat berkunjung kurang dari 14 hari ke negara yang kasusnya tinggi," pungkasnya.