TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menyatakan persetujuannya dengan pernyataan yang dilontarkan peneliti politik sekaligus pendiri Saiful Mujani Research Consulting (SMRC) Saiful Mujani terkait Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

Diketahui, Saiful Mujani menilai Presiden Jokowi memprioritaskan pembangunan ekonomi dalam agenda kerjanya.

"Setuju. Pak Jokowi sepertinya tidak terlalu tertarik pada intangible value. Fokus pada hal yang langsung secara fisik dirasakan," ujar Mardani, ketika dihubungi Tribunnews.com, Senin (3/5/2021). 

Padahal menurut Mardani, pembangunan sistem politik dan sistem budaya serta karakter bangsalah yang menjadi roh dari pembangunan fisik. 

"Karena manusia bukan sekedar makhluk ekonomi tapi makhluk sosial dan makhluk budaya termasuk makhluk lingkungan," kata dia. 

Anggota Komisi II DPR RI itu lantas merujuk kepada sejumlah kebijakan yang diambil Jokowi yang menunjukkan bahwa Jokowi memang fokus pada pembangunan ekonomi. 

"Alokasi anggaran, UU Cipta Kerja hingga kebijakan Ibu Kota Baru hanya sebagian contoh Pak Jokowi fokus pada pembangunan fisik," tandasnya. 

Sebelumnya diberitakan, Peneliti Politik sekaligus pendiri Saiful Mujani Research Consulting (SMRC) Saiful Mujani menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) memprioritaskan pembangunan ekonomi dalam agenda kerjanya.

Meski mengaku setuju dengan hal tersebut, Saiful mengkritisi tentang cara yang dicapai Jokowi dalam mencapai tujuan tersebut.

Menurutnya jika diperhatikan, lebih dari 70% pernyataan Jokowi berbicara tentang pembangunan ekonomi. 

Baca juga: Saiful Mujani Sebut Jokowi Lebih Sering Berbicara Pembangunan Ekonomi, Begini Tanggapan PAN 

Hal tersebut disampaikannya dalam acara Tadarus Demokrasi Bertajuk Ekonomi dan Demokrasi yang digelar MMD Initiative pada Sabtu (1/5/2021).

"Sangat sedikit bicara tentang perlunya pembangunan demokrasi kalau kita perhatikan.
Jadi apa yang ada di dalam kepada pak Jokowi adalah pembangunan ekonomi, kesan saya adalah maka hal-hal yang dianggap menghambat pembangunan ekonomi itu diabaikan atau kalau perlu dilangkahi," kata Saiful.

Saiful mengatakan, begitu Jokowi memasuki gelanggang politik, demokrasi di Indonesia sudah mengalami kemunduran terutama dalam civil liberty, kebebasan berpendapat, dan kebebasan berserikat.

Ia mengkritik terkait langkah yang dilakukan pemerintahan Jokowi dengan membubarkan FPI atau Hizbut Tahrir 

Membubarkan dua ormas tersebut bagi orang yang memandang kebebasan sebagai indikator, kata Saiful, langkah tersebut bermasalah. 

"Kalau mereka melakukan tindakan kriminal, ya tangkap saja, diadili, bukan membubarkan organisasinya. Demikian memang banyak kasus yang menunjukkan kebebasan sipil kita memang menurun," kata Saiful.