TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Peneliti Politik sekaligus pendiri Saiful Mujani Research Consulting (SMRC) Saiful Mujani menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) memprioritaskan pembangunan ekonomi dalam agenda kerjanya.

Terkait hal itu, Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi menilai sebenarnya Presiden Jokowi telah bekerja keras untuk memberantas pandemi Covid-19 dan upaya pemulihan ekonomi nasional dapat seiring dan sinergis. 

Hanya saja, kata dia, aspek kesehatan dan ekonomi memang sudah seharusnya diselesaikan secara pararel.

"Kebijakan seperti itu tentu akan melahirkan kebijakan yang bersifat tidak normal. Kebebasan masyarakat berkurang karena aturan protokol kesehatan. Kondisi seperti ini kemudian memicu potensi instabilitas sosial politik karena faktor Covid dan dampak ekonomi nasional," ujar Viva, ketika dihubungi Tribunnews.com, Senin (3/5/2021). 

Baca juga: Wakil Ketua Umum Pede Banyak Kader PAN akan Join Partai Ummat

Untuk itu, PAN berpandangan bahwa kebebasan berpendapat dan berserikat sesuai dengan amanat UUD 1946 tidak ditutup oleh pemerintah. 

Menurut Viva, publik bebas menyuarakan aspirasinya. Akan tetapi PAN meminta meski terbuka kran kebebasan berpendapat, harus disertai kewajiban untuk bertanggung jawab.

"Makanya penerapan Undang-undang yang berkaitan dengan hal tersebut, semisal UU ITE, UU pers dan lainnya harus konsisten, adil, dan obyektif," kata Viva. 

Sebelumnya diberitakan, Peneliti Politik sekaligus pendiri Saiful Mujani Research Consulting (SMRC) Saiful Mujani menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) memprioritaskan pembangunan ekonomi dalam agenda kerjanya.

Meski mengaku setuju dengan hal tersebut, Saiful mengkritisi tentang cara yang dicapai Jokowi dalam mencapai tujuan tersebut.

Baca juga: Presiden Jokowi Minta Pedagang dan Pelayan Toko di Mall Kenakan Masker

Menurutnya jika diperhatikan, lebih dari 70% pernyataan Jokowi berbicara tentang pembangunan ekonomi. 

Hal tersebut disampaikannya dalam acara Tadarus Demokrasi Bertajuk Ekonomi dan Demokrasi yang digelar MMD Initiative pada Sabtu (1/5/2021).

"Sangat sedikit bicara tentang perlunya pembangunan demokrasi kalau kita perhatikan. Jadi apa yang ada di dalam kepada pak Jokowi adalah pembangunan ekonomi, kesan saya adalah maka hal-hal yang dianggap menghambat pembangunan ekonomi itu diabaikan atau kalau perlu dilangkahi," kata Saiful.

Saiful mengatakan, begitu Jokowi memasuki gelanggang politik, demokrasi di Indonesia sudah mengalami kemunduran terutama dalam civil liberty, kebebasan berpendapat, dan kebebasan berserikat.

Baca juga: Viva Yoga Tegaskan Tak Ada Bedol Desa Kader PAN yang Gabung Partai Ummat

Ia mengkritik terkait langkah yang dilakukan pemerintahan Jokowi dengan membubarkan FPI atau Hizbut Tahrir 

Membubarkan dua ormas tersebut bagi orang yang memandang kebebasan sebagai indikator, kata Saiful, langkah tersebut bermasalah. 

"Kalau mereka melakukan tindakan kriminal, ya tangkap saja, diadili, bukan membubarkan organisasinya. Demikian memang banyak kasus yang menunjukkan kebebasan sipil kita memang menurun," kata Saiful.