Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Mudik Lebaran 2021

LARANGAN MUDIK 6-17 Mei 2021, Berikut Ketentuan dan Sanksinya

Pemerintah resmi berikan aturan mengenai larangan mudik Hari Raya Idul Fitri mulai 6-17 Mei, simak ketentuan dan sanksi-sanksinya.

LARANGAN MUDIK 6-17 Mei 2021, Berikut Ketentuan dan Sanksinya
TRIBUNNEWS/HERUDIN
Penumpang membawa barang bawaan di Terminal Kampung Rambutan Jakarta - Pemerintah resmi berikan aturan mengenai larangan mudik Hari Raya Idul Fitri mulai 6-17 Mei 2021, simak ketentuan dan sanksi-sanksinya. 

TRIBUNNEWS.COM - Larangan mudik periode 6-17 Mei 2021 siap diberlakukan besok.

Pada pelarangan mudik tersebut, dijelaskan bahwa semua transportasi untuk Mudik ditiadakan.

Hal tersebut sesuai dengan SE Satgas no 13 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 H dan Upaya Pengendalian Penyebaran Covid 19 selama Bulan Suci Ramadhan 1442 H.

Dikutip dari covid19.go.id, pada pelarangan mudik kali ini, akan dilakukan penyekatan-penyekatan di jalan tol, arteri, jalan provinsi, dan jalan kabupaten/ kota.

Semua anggota masyarakat dilarang mudik, baik ASN, TNI, Polri, Pegawai BUMN, Pegawai BUMD dan pegawai swasta dan masyarakat umum.

Baca juga: Kabaharkam: 159 Travel Ilegal yang Bakal Angkut Penumpang Mudik Ditahan

Namun ada perjalanan penumpang Non Mudik yang masih diijinkan seperti:

a. ASN, Pegawai BUMN, Pegawai BUMD, Polri, TNI, pegawai swasta yang melakukan perjalanan dinas. Harus membawa dan melengkapi surat tugas dengan tandatangan basah dan cap basah dari pimpinan instansi atau perusahaan masing-masing.

b. Kunjungan keluarga yang sakit, kunjungan duka anggota keluarga yang meninggal dunia, ibu hamil dengan satu orang pendamping, kepentingan melahirkan maksimal dua orang pendamping, dan pelayanan kesehatan yang darurat. Harus ada keterangan dari lurah atau kepala desa setempat.

c. Pekerja migran Indonesia dan mahasiswa atau pelajar di luar negeri, atau pemulangan orang dengan alasan khusus dari pemerintah sampai ke daerah asal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

d. Orang dengan kepentingan tertentu nonmudik yang dilengkapi surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah setempat.

Halaman
1234
Ikuti kami di
Penulis: Oktaviani Wahyu Widayanti
Editor: Citra Agusta Putri Anastasia
Sumber: TribunSolo.com
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas