Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Perlu Diplomasi Khusus Agar Pekerja Migran Indonesia Mendapatkan Haknya

Menurut Lestari, perhatian terhadap pekerja migran di kawasan ASEAN sebenarnya sudah dicanangkan pada November 2020.

Perlu Diplomasi Khusus Agar Pekerja Migran Indonesia Mendapatkan Haknya
MPR-RI
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Perlu diplomasi khusus agar pekerja migran Indonesia mendapatkan hak-haknya di luar negeri sehingga mereka mendapat kepastian bekerja dan menjalankan kehidupan dengan baik.

"Masih banyak pekerjaan rumah terkait penempatan pekerja migran Indonesia di luar negeri. Belum lagi problem yang harus dihadapi di masa pandemi, sehingga perlu penanganan yang lebih baik dari para pemangku kepentingan," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat saat membuka diskusi daring bertema "Mencari Kepastian Nasib Pekerja Migran Indonesia" yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12 pada Rabu (5/5/2021).

Diskusi dimoderatori Arimbi Heroepoetri, SH, L.LM (Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI Koordinator Bidang Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Daerah).

Hadir sebagai pembicara H. Uu Ruzhanul Ulum, S.E (Wakil Gubernur Jawa Barat), Drs. Suhartono, M.M (Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja/ Binapenta dan PKK, Kemenaker RI), Benny Rhamdani (Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/BP2MI),
Anis Hidayah (Founder Migrant Care), dan Dr. Suyoto, M.Si (Ketua DPP Partai NasDem, Koordbid Kebijakan Publik dan Isu Strategis).

Selain itu hadir juga Dr. Atang Irawan, SH, M.Hum (Pakar Hukum Universitas Pasundan, Advokasi Buruh) dan Farid Assifa (Jurnalis Kompas) sebagai penanggap.

Baca juga: Pemerintah Cari Solusi Pembiayaan PCR Test dan Vaksinasi Bagi Pekerja Migran

Menurut Lestari, perhatian terhadap pekerja migran di kawasan ASEAN sebenarnya sudah dicanangkan pada November 2020, saat digelarnya 13th ASEAN Forum on Migrant Labour.

Pada forum itu, tambah Rerie, sapaan akrab Lestari, disepakati kemudahan akses terkait pelayanan kesehatan, akses informasi, hak sebagai pekerja, akses untuk perlakuan yang adil, perlindungan sosial, jaminan kebutuhan finansial sampai kembali bekerja.

Tak hanya itu, jelas anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, forum tersebut merekomendasikan setiap negara untuk memberikan jaminan sosial dan keamanan bagi pekerja migran, serta jaminan kesehatan darurat di masa pandemi.

Selain itu, tambah Rerie, perlu akses untuk pelatihan dan pembelajaran dan negara mesti memberikan pedoman kepada pekerja migran di masa kenormalan baru terkait penempatan kerja, wilayah kerja dan pergantian tempat kerja.

Dirjen Binapenta dan PKK, Kementerian Tenaga Kerja, Suhartono mengungkapkan saat ini terkait pengaturan terkait pekerja migran sudah diakomodasi dalam UU No 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indoenesia.

Halaman
123
Ikuti kami di
Editor: Hasanudin Aco
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas