Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

PKS Harap BATAN dan LAPAN Tidak Dilebur

Keduanya masing-masing adalah badan pelaksana tugas pokok ketenaganukliran dan badan penyelenggara keantariksaan dan penerbangan.

PKS Harap BATAN dan LAPAN Tidak Dilebur
dok. Azka/Man (dpr.go.id)
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Mulyanto, minta pemerintah tidak membubarkan Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) dan Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional (LAPAN) untuk digabungkan dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Menurutnya, jika pembubaran itu dilakukan pemerintah dapat dianggap melanggar Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan.

BATAN dan LAPAN, menurut Mulyanto bukan sekadar lembaga penelitian dan pengembangan.

Baca juga: Kini Bebas, Lea Elfara Dinyatakan Tak Bersalah oleh Hakim, soal Dugaan Penggelapan Uang Rp 1 Miliar

Keduanya masing-masing adalah badan pelaksana tugas pokok ketenaganukliran dan badan penyelenggara keantariksaan dan penerbangan.

Sehingga jika kedua lembaga ini dibubarkan akan terjadi kekosongan pelaksanaan tugas atas amanat Undang-Undang.

"Siapa yang akan menjalankan amanah Undang-Undang Ketenaganukliran dan Keantariksaan jika BATAN dan LAPAN dibubarkan?,” kata Mulyanto, kepada wartawan, Rabu (5/5/2021).

Baca juga: Hari Ini Tepat Setahun Kepergian Didi Kempot, Yan Vellia Ungkap Rasa Rindu

Mantan Sekretaris Kementerian Riset dan Teknologi pada masa pemerintahan SBY itu mengusulkan, agar pemerintah cukup menggabungkan fungsi penelitian dan pengembangan BATAN dan LAPAN saja ke dalam BRIN. Sedangkan pelaksanaan tugas lainnya tetap berada di BATAN dan LAPAN.

"Ini saja integrasinya belum tentu mudah dan cepat, apalagi kalau yang diintegrasikan bukan sekedar program/kegiatan, tetapi termasuk SDM dan kelembagaan," ucap Mulyanto.

Sebelumnya beredar wacana bahwa pemerintah akan melebur LPNK (Lembaga Pemerintah Non-Kementerian) yang berada di bawah koordinator Kementerian Ristek ke dalam BRIN.

Baca juga: Di India, RT-PCR Tidak Diperlukan Untuk Perjalanan Antar Negar Bagian

Halaman
12
Ikuti kami di
Penulis: chaerul umam
Editor: Hendra Gunawan
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas