Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Penembakan di Papua

Polri Belum Turunkan Densus 88 ke Papua

Argo menyampaikan pihaknya masih belum melakukan penindakan KKB Papua dengan berdasarkan aturan undang-undang terorisme.

Polri Belum Turunkan Densus 88 ke Papua
Tribun Jabar/Gani Kurniawan
Tim Densus 88 melakukan penangkapan terduga teroris. (DOTO DOKUMENTASI). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepolisian RI menyampaikan tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror belum turun ke Papua untuk melakukan penegakkan hukum terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) setelah dilabeli sebagai kelompok teroris. 

"Belum ada (Densus 88 turun di Papua)," kata Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono di Gedung PTIK, Jakarta Selatan, Rabu (5/5/2021). 

Di sisi lain, Argo menyampaikan pihaknya masih belum melakukan penindakan KKB Papua dengan berdasarkan aturan undang-undang terorisme.

Hingga saat ini, TNI-Polri yang tergabung dalam Satgas Nemangkawi masih menjadi garda terdepan yang menangani KKB di Papua.

Menurutnya, Satgas Nemangkawi masih melakukan penegakan hukum di bawah komando dari Asops Kapolri.

"Satgas Nemangkawi TNI dan Polri yang kerja. Untuk hard power kalau melanggar pidana ya akan kami proses," tukasnya.

Baca juga: Seorang Polisi Diserang Dua Pemuda di Lanny Jaya Papua, Korban Melawan Hingga Tembak Paha Pelaku

Sebelumnya, Pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengumumkan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua sebagai organisasi teroris.

Mahfud mengatakan keputusan pemerintah tersebut sejalan dengan pandangan yang dikemukakan oleh Ketua MPR, Pimpinan BIN, Pimpinan Polri, Pimpinan TNI.

Selain itu keputusan tersebut, kata Mahfud, juga sejalan dengan fakta banyaknya tokoh masyarakat, tokoh adat, Pemerintah Daerah, dan DPRD Papua datang kepada pemerintah khususnya Kemenko Polhukam untuk menangani tindak-tindak kekerasan yang muncul belakangan ini di Papua.

Pemerintah, kata Mahfud, menyatakan mereka yang melakukan pembunuhan dan kekerasan secara brutal secara masif sesuai dengan ketentuan Undang-Undang nomor 5 tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. 

Halaman
12
Ikuti kami di
Penulis: Igman Ibrahim
Editor: Hasanudin Aco
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas