Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Korupsi Bansos Covid di Kemensos

Sekjen Kemensos Sebut BPKP Temukan Kemahalan Bayar Rp74 M terkait Pengadaan Bansos Sembako 

Adapun kemahalan bayar yang ditemukan BPKP, kata Hartono, berjumlah hingga Rp74 miliar.

Sekjen Kemensos Sebut BPKP Temukan Kemahalan Bayar Rp74 M terkait Pengadaan Bansos Sembako 
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Sekjen Kemensos Hartono Laras. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekjen Kementerian Sosial Hartono menyebut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menemukan kemahalan bayar terkait pengadaan bantuan sosial (bansos) sembako Covid-19. 

Adapun kemahalan bayar yang ditemukan BPKP, kata Hartono, berjumlah hingga Rp74 miliar.

"Ada temuan BPKP terkait kewajaran dari harga yaitu ada kemahalan bayar, dalam laporan BPKP itu ada sekitar Rp74 miliar," ujar Hartono, saat bersaksi untuk terdakwa eks Mensos Juliari Peter Batubara, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (5/5/2021).

Dalam pemaparannya, Hartono mengatakan tak mengetahui persis letak kemahalan bayar yang ditemukan oleh BPKP. Hanya saja hal itu terkait dengan 'item' harga barang sembakonya dan harga 'goodiebag'.

Baca juga: Eks Mensos Juliari Batubara Kerap Sewa Pesawat Pakai Dana Hibah Kemensos

BPKP sendiri sudah meminta dilakukan pengembalian kelebihan bayar dari para vendor. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Hartono menyebut BPKP memerintahkan agar pengembalian dana paling lama adalah 60 hari kerja sejak terbitnya LHP tersebut.

Hanya saja, kata dia, hingga saat ini masih ada yang belum mengembalikan kelebihan bayar tersebut. Hartono mengatakan Kemensos juga diminta untuk berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung untuk penagihan lebih bayar tersebut.

"Saat ini tindak lanjut hasil pemeriksaan dari BPKP adalah dengan berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal dilakukan langkah-langkah bersama Dirjen Perlindungan Jaminan Sosial untuk meminta pengembalian dari para vendor, sebagian sudah mengembalikan tapi sebagian lagi belum," jelas Hartono.

"Persisnya saya tidak tahu berapa yang sudah dikembalikan tapi sebagian ada yang menyampaikan perlu mediasi dengan BPKP dan ada yang belum mengembalikan sama sekali. 60 hari sudah terlampaui dan sekarang dari Kejaksaan Agung untuk membantu menindaklanjuti hasil pemeriksaan," imbuhnya.--

Ikuti kami di
Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Malvyandie Haryadi
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas