TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Presiden Ma'ruf Amin memastikan pemerintah terus berusaha meningkatkan literasi masyarakat mengenai ekonomi syariah, termasuk pentingnya mengembangkan wisata halal.

Pasalnya, rendahnya literasi masyarakat dalam memahami ekonomi syariah menjadi tantangan tersendiri dalam upaya mengembangkan wisata halal.

"Ekonomi syariah itu sesuatu yang baik, yang berkeadilan, yang membawa kebaikan dari berbagai sektor," kata Wapres Ma'ruf dalam keterangan Setwapres yang diterima, Kamis (06/05/2021).

Misalnya dalam sektor pariwisata, Ma'ruf menyebut pengembangan wisata halal memiliki potensi yang besar untuk menarik wisatawan.

Akan tetapi menurutnya pengembangan wisata halal di Indonesia, saat ini masih terhambat rendahnya literasi masyarakat, sehingga timbul mispersepsi bahwa wisata halal berarti wisatanya disyariahkan. Akibatnya, beberapa daerah keberatan mengaplikasikan konsep wisata halal ini.

"Tentu kita ingin menghilangkan persepsi yang salah tentang wisata halal atau wisata syariah. Sepertinya ada kesan bahwa wisata syariah itu wisatanya akan disyariahkan. Kemudian, ada daerah-daerah yang keberatan," sambungnya.

Padahal, menurut Wapres, yang dimaksud konsep wisata halal adalah penyediaan layanan-layanan syariah di setiap destinasi wisata.

"Di situ kita ingin nanti di tempat-tempat wisata itu ada layanan syariah, layanan halal, restoran halal, ada tempat salat," paparnya.

Baca juga: Polisi Sarankan Destinasi Wisata Ditutup Selama Masa Larangan Mudik

Ma'ruf pun mencontohkan kota Beijing di Tiongkok yang telah menerapkan konsep wisata halal ini.

"Saya pernah ke Beijing. Di Beijing itu ada restoran halal, ada tempat salat. Layanannya itu dari (pemerintah kota) Beijing, sehingga banyak saya lihat (wisatawan) dari Malaysia, Brunei, Singapura, dan dari beberapa negara lain itu banjir ke sana dan mereka nyaman," ungkapnya.

Oleh sebab itu, Wapres menegaskan bahwa penyediaan layanan syariah adalah konsep yang dipakai untuk mewujudkan wisata halal, bukan mensyariahkan wisatanya.

"Nah, ini yang memang kita kembangkan di daerah-daerah itu," tegasnya.

Sebagai contoh, kata Wapres, di Lombok, Nusa Tenggara Barat saat ini sudah mulai ada pendidikan pariwisata bagi santri melalui balai latihan kerja (BLK) di pesantren-pesantren yang salah satu tujuannya untuk mencetak para pemandu wisata halal.

"Santri dididik untuk bagaimana dia menjadi pemandu wisata. Nah, ini dalam rangka mengembangkan wisata halal," ucapnya.

Di samping penyediaan tenaga kerja yang mengerti syariah, menurut Wapres, berbagai fasilitas pelayanan syariah yang mendukung wisata halal juga akan terus dikembangkan.

"Bahkan kita ingin mengembangkan selain travel halal juga semua fasilitas, termasuk spa halal. Itu yang akan kita lakukan dan sudah mulai di beberapa daerah," pungkasnya.