Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Ramadan 2021

Jelang Lebaran Kementerian Ketenagakerjaan Terima 899 Pengaduan Terkait THR

Memasuki masa rentang waktu H-7 Lebaran, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menerima 899 pengaduan terkait pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) ke

Jelang Lebaran Kementerian Ketenagakerjaan Terima 899 Pengaduan Terkait THR
Shutterstock
Ilustrasi THR. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Memasuki masa rentang waktu H-7 Lebaran, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menerima 899 pengaduan terkait pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan tahun 2021.

Menaker Ida Fauziyah makin memperkuat aspek pengawasan dan penegakan hukum untuk memastikan THR bagi pekerja/buruh berjalan lancar dan sesuai ketentuan.

"Sebelumnya kita konsentrasi pada layanan informasi dan konsultasi terkait THR, maka sekarang kita perkuat aspek pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran aturan THR," kata Menaker Ida dalam keterangannya pada Jumat (7/5/2021).

Ida Fauziyah meminta para Gubernur, Walikota, dan Bupati  untuk turun tangan langsung dalam menyelesaikan setiap pengaduan THR yang masuk ke Posko THR yang telah dibentuk, serta tak segan memberikan sanksi sesuai kewenangannya bila terjadi pelanggaran aturan THR.

Posko Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan 2021 Kementerian Ketenagakerjaan mencatat, ada 1.569 laporan yang masuk di Posko THR selama kurun waktu 20 April s.d 6 Mei 2021.

Jumlah tersebut terdiri dari 670 konsultasi THR dan 899 pengaduan THR.

Ada berbagai kategori sektor usaha yang masuk dalam laporan posko THR 2021 di antaranya adalah ritel, jasa keuangan dan perbankan, konstruksi, manufaktur, migas, alat kesehatan, industri makanan dan minuman, dll.

Beberapa permasalahan pembayaran THR yang diadukan antara lain THR tidak dibayar sama sekali, dibayar sebagian, dibayar bertahap dengan kesepakatan atau tanpa kesepakatan, dibayar bukan dalam bentuk uang, dan perusahaan tidak mampu karena terdampak pandemi COVID-19.

Baca juga: Tidak Cuma Bayar Utang, THR PNS Bisa Jadi Modal Investasi 

Sementara itu, Sekjen Kemnaker, Anwar Sanusi, mengatakan bahwa Kemnaker  mengerahkan  Pengawas Ketenagakerjaan yang berada di tingkat pusat dan daerah untuk mengawasi pelaksanaan pembayaran THR.

Tindak lanjut pengaduan dalam Posko THR dilakukan secara periodic berkoordinasi dengan dinas-dinas ketenagakerjaan

Halaman
12
Ikuti kami di
Penulis: Larasati Dyah Utami
Editor: Johnson Simanjuntak
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas