Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah dan pihak terkait memperjelas peraturan larangan mudik dan konsisten dalam pelaksanaannya.

Hal itu disampaikan Puan usai meninjau pelaksanaan larangan mudik di tiga provinsi, Minggu (9/5/2021).

“Kami di DPR-RI mendengar suara masyarakat yang meminta agar peraturan-peraturan terkait larangan mudik diperjelas dan konsisten pelaksanaannya di lapangan,” kata Puan melalui keterangannya.

Politikus PDI Perjuangan itu mengatakan, pada hari ini dia sudah meninjau kesiapan petugas di lapangan terkait pelarangan mudik di Pelabuhan Bakauheni, Lampung; Pelabuhan Merak, Banten; dan tol Pejagan, Jawa Tengah.

Mengenai penyekatan kendaraan pemudik di Tol Pejagan, Puan berpesan agar petugas tidak terlena dengan laporan penurunan volume kendaraan.

Baca juga: Kendarai Mobil VW Kuning, Remaja di Prambanan Klaten Tabrak 1 Polisi saat Penyekatan Mudik

Pasalnya, sebelum pelarangan mudik berlaku 6 Mei 2021, sudah banyak masyarakat yang mudik ke kampung halaman.

Selain itu, kata Puan, dia juga menerima laporan bahwa di beberapa titik pemeriksaan terjadi penumpukan yang juga ikut menghambat kegiatan lain selain mudik.

Namun, perempuan pertama yang menjadi Ketua DPR RI itu percaya Polri dapat memetakan sumber masalah dan menentukan solusinya.

Baca juga: Periode Larangan Mudik, Citilink Melayani Penerbangan Kargo 250 Ton ke 20 Rute Domestik

“Jangan sampai kegiatan lain yang non-mudik terhambat karena aturan larangan mudik,” ujarnya.

“Kita semua harus bersabar, mudik tahun ini cukup dilakukan secara digital, silaturahmi secara online. Tahun ini kita tunda mudik untuk menjaga diri sendiri, keluarga dan kampung halaman kita,” ujarnya.

Dalam Kunjungan Kerja ke Pelabuhan Bakauheni, Pelabuhan Merak, dan Tol Pejagan, Puan Maharani didampingi Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Menteri PU dan PR Basuki Hadimuljono, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Kepala BNPB Letjen TNI Doni Monardo, dan lainnya.