Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pertanyaan tes wawasan kebangsaan KPK untuk alih status pegawai sebagai aparatur sipil negara (ASN) menjadi sorotan.

PKS meminta persoalan tes wawasan kebangsaan diungkap ke publik secara jelas dan transparan mengenai siapa saja pihak yang bertanggung jawab dalam menyusun, mengadakan, dan bertindak sebagai penguji.

"KPK, KemenPAN-RB dan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) perlu duduk bersama menjelaskan kisruh tes wawasan kebangsaan ke publik. Kami mendesak pihak-pihak terkait tidak saling lempar sembunyi tangan," kata Ketua Departemen Politik DPP PKS Nabil Ahmad Fauzi, kepada wartawan, Minggu (9/5/2021).

"Apa maksud dan tujuannya, kenapa ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak standar dan tricky. Semua tidak boleh saling lempar tanggung jawab. Harus jelas duduk perkara dan pihak yang bertanggung jawab," lanjutnya.

Baca juga: Soal Materi TWK KPK Dinilai Nyeleneh, Pengamat Hukum: Apa Kaitannya dengan Komitmen Kebangsaan

Lebih lanjut, PKS mendesak agar persoalan ini segera diperjelas, agar isu tidak semakin liar dan menimbulkan kegaduhan baru yang justru kontraproduktif bagi upaya penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

"Jika menunda-nunda atau malah mendiamkan, maka kami menilai spekulasi publik terkait tes wawasan kebangsaan ini sebagai upaya pelemahan KPK melalui proses menyingkirkan pegawai tertentu bisa jadi benar adanya," ujarnya.