Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Desktop Version

Korupsi Bansos Covid di Kemensos

Dirjen Linjamsos Sebut Baru Rp5 M Kelebihan Bayar Vendor Bansos Yang Kembali Dari Total Rp74 M

ada temuan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait Kemensos kelebihan bayar uang vendor untuk bantuan sosial (Bansos) Covid-19

Dirjen Linjamsos Sebut Baru Rp5 M Kelebihan Bayar Vendor Bansos Yang Kembali Dari Total Rp74 M
Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda
Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Pepen Nazaruddin saat bersaksi dalam sidang terdakwa eks Mensos Juliari Batubara di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (10/5/2021). 

"Itu akumulasi dari anggaran yang diduga tak dilaksanakan dengan baik. Yang mengembalikan hanya 8 (vendor,red)," jawab Pepen.

Persoalan kelebihan bayar ini awalnya diungkap oleh Sekjen Kementerian Sosial Hartono menyebut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menemukan kemahalan bayar terkait pengadaan bantuan sosial (bansos) sembako Covid-19

Adapun kemahalan bayar yang ditemukan BPKP, kata Hartono, berjumlah hingga Rp74 miliar.

"Ada temuan BPKP terkait kewajaran dari harga yaitu ada kemahalan bayar, dalam laporan BPKP itu ada sekitar Rp74 miliar," ujar Hartono, saat bersaksi untuk terdakwa eks Mensos Juliari Peter Batubara, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (5/5/2021).

Dalam pemaparannya, Hartono mengatakan tak mengetahui persis letak kemahalan bayar yang ditemukan oleh BPKP. Hanya saja hal itu terkait dengan 'item' harga barang sembakonya dan harga 'goodiebag'. 

BPKP sendiri sudah meminta dilakukan pengembalian kelebihan bayar dari para vendor. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Hartono menyebut BPKP memerintahkan agar pengembalian dana paling lama adalah 60 hari kerja sejak terbitnya LHP tersebut.

Baca juga: Sidang Kasus Korupsi Bansos, Saksi Bilang Sudah Balikkan Uang Lelah Rp165 Juta ke KPK

Hanya saja, kata dia, hingga saat ini masih ada yang belum mengembalikan kelebihan bayar tersebut. Hartono mengatakan Kemensos juga diminta untuk berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung untuk penagihan lebih bayar tersebut.

"Saat ini tindak lanjut hasil pemeriksaan dari BPKP adalah dengan berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal dilakukan langkah-langkah bersama Dirjen Perlindungan Jaminan Sosial untuk meminta pengembalian dari para vendor, sebagian sudah mengembalikan tapi sebagian lagi belum," jelas Hartono.

"Persisnya saya tidak tahu berapa yang sudah dikembalikan tapi sebagian ada yang menyampaikan perlu mediasi dengan BPKP dan ada yang belum mengembalikan sama sekali. 60 hari sudah terlampaui dan sekarang dari Kejaksaan Agung untuk membantu menindaklanjuti hasil pemeriksaan," imbuhnya.

Penulis: Fransiskus Adhiyuda Prasetia
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas