Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

MA Putuskan SKB Seragam Sekolah Tidak Sah, HNW Desak Kemendikbud Koreksi Aturan yang Ditolak Warga

Dia juga mengkritik respons Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang menyayangkan keluarnya putusan MA tersebut dengan dalih tidak mendukung keragaman.

MA Putuskan SKB Seragam Sekolah Tidak Sah, HNW Desak Kemendikbud Koreksi Aturan yang Ditolak Warga
Surya/Ahmad Zaimul Haq
Seorang ibu mencobakan seragam sekolah kepada anaknya di lantai 2 Pasar Blauran, Kota Surabaya, Jawa Timur, Selasa (7/7/2020). Penjualan seragam sekolah di Pasar Blauran menurun hingga 75 persen dikarenakan masih belum pastinya sekolah kembali melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka. Surya/Ahmad Zaimul Haq 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengapresiasi Putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri tentang penggunaan pakaian seragam dan atribut bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan di lingkungan sekolah yang diselenggarakan pemerintah daerah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

HNW, sapaan akrabnya, lantas mendesak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk segera menindaklanjuti putusan tersebut dan agar ke depannya tidak lagi membuat aturan yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD NRI 1945. 

Hal ini juga didukung oleh pernyataan Ketua Komisi X DPR-RI Syaiful Huda yang membidangi urusan pendidikan, agar ketiga kementerian segera mencabut SKB tersebut pasca dikeluarkannya Putusan MA. 

"Harusnya dalam konteks merdeka belajar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sejak dalam draft/persiapan seluruh kegiatan dan aturan yang akan dibuat, sudah dilakukan dengan baik dan benar sehingga bisa menjadi contoh bagi para peserta didik. Pada kondisi di mana pandemi Covid-19 menghadirkan kecemasan, jangan sampai urusan sistem pendidikan nasional menghadirkan kecemasan baru karena mengabaikan Pancasila dan Undang-Undang Dasar NRI 1945,” ujar HNW, dalam keterangannya, Senin (10/5/2021).

Baca juga: Respons Komnas HAM Soal Putusan MA yang Batalkan SKB 3 Menteri tentang Seragam Sekolah

Wakil Ketua Majelis Syuro PKS ini menjelaskan, keputusan MA bahwa SKB 3 Menteri tentang seragam sekolah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dikarenakan bertentangan dengan sejumlah aturan yang termuat dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 

Jauh sebelum itu, HNW juga telah menyoroti sejak awal diterbitkannya SKB tersebut bahwa tidak hanya bertentangan dengan sejumlah Undang-Undang, namun juga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI 1945 pasal 31 ayat (3) tentang tujuan Pendidikan Nasional yakni meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak yang mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Oleh karena itu, dirinya menyayangkan Kemendikbud, Kemenag, dan Kemendagri yang tidak segera mencabut keputusan bersama tersebut hingga harus diuji dan diputuskan di MA.

Dia juga mengkritik respons Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang menyayangkan keluarnya putusan MA tersebut dengan dalih tidak mendukung keragaman. 

Menurutnya, keragaman di Indonesia cukup unik karena juga mempertimbangkan aspek keragaman lokalitas tiap daerah, dan hal itu sudah diatur dan diakui oleh UUD NRI 1945 sebagai bagian Bhinneka Tunggal Ika serta diikuti oleh turunan Undang-Undang di bawahnya. 

"Tidak boleh ada lembaga negara khususnya yang membuat aturan menyalahi ketentuan hukum yang lebih tinggi tersebut, sebagaimana yang telah secara salah dilakukan oleh Kemendikbud, Kemenag, dan Kemenpan RB melalui SKB 3 Menteri hingga akhirnya diputuskan tidak sah oleh MA," kata dia. 

Halaman
12
Ikuti kami di
Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Hasanudin Aco
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas