Pimpinan MPR: Pemerintah Perlu Evaluasi Larangan Mudik Lokal
Pemerintah dinilai perlu mengevaluasi larangan mudik dan mudik lokal karena kebijakan itu belum berhasil cegah masyarakat pergi ke sejumlah daerah.
Penulis: Chaerul Umam
Editor: Theresia Felisiani
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah dinilai perlu segera mengevaluasi larangan mudik dan mudik lokal.
Pasalnya, kebijakan tersebut belum sepenuhnya berhasil mencegah masyarakat pergi ke sejumlah daerah.
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan, larangan mudik lokal bertujuan menekan pergerakan orang dalam satu kawasan yang terdiri dari kota/kabupaten yang berdekatan.
Namun, kebijakan pemerintah pusat itu direspons beragam oleh pemerintah daerah.
Baca juga: Polisi Dikabarkan Tangkap Pembuat Video Ajak Masyarakat Ramai-ramai Terobos Pos Penyekatan Mudik
"Ada yang menerapkan larangan mudik lokal dengan ketat di daerahnya, bahkan ada daerah yang sudah menyatakan tidak mampu menjalankan kebijakan tersebut (mudik lokal)," kata Lestari melalui keterangannya, Senin (10/5/2021).
"Kurang berhasilnya dua kebijakan tersebut harus segera dievaluasi," imbuhnya.
Rerie, sapaan akrabnya, menilai evaluasi menyeluruh dapat menjadi perbaikan dalam mengambil keputusan.
Dengan begitu, kesalahan serupa tidak terulang kembali.
Baca juga: Diprediksi, Masih Banyak yang Nekat Mudik hingga H-1 Lebaran
Menurutnya, untuk mencegah lonjakan kasus covid-19 saat Idulfitri 1442 Hijriah, pemerintah harus meningkatkan tracing dan testing.
Masyarakat juga diminta menerapkan protokol kesehatan secara ketat.
"Para pemangku kepentingan diharapkan mampu segera menerapkan strategi pencegahan penyebaran covid-19 yang tepat untuk menekan potensi terjadinya ledakan kasus pasca-Lebaran," pungkasnya
