Menurut dia, ada perbedaan pertanyaan yang diajukan tes wawasan kebangsaan kepada pegawai KPK yang mau alih status dengan CPNS. Belum lagi materi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan adalah aneh dan tidak memiliki relevansi dengan wawasan kebangsaan.

“Kok aneh, padahal mestinya kalau kita tes wawasan kebangsaan, nggak boleh membeda-bedakan antara ASN, maupun pegawai KPK yang mau masuk,” tegasnya.

“Kan tidak boleh untuk pegawai KPK yang mau jadi ASN, tesnya dibedakan. Sudah berbeda kemudian kabarnya materinya sangat aneh. Kalau menurtu saya diskriminatif ini,” jelasnya.

“Jadi pertanyaan saya itu, kenapa khusus yang untuk KPK ini pertanyaannya berbeda dengan tes ASN-ASN yang lain?” demikian ia mempertanyakan.

Pegawai KPK Beberkan Kejanggalan-Kejanggalan TWK yang Tak Luluskan 75 Orang 

Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap sejumlah kejanggalan dalam pelaksanaan tes wawasan kebangsaan (TWK) sebagai syarat alih status pegawai lembaga antirasuah menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Pegawai yang bertugas sebagai Fungsional Peran Serta Masyarakat KPK itu adalah Benydictus  Siumlala termasuk. Ia termasuk 75 pegawai yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) sehingga dia tidak lolos dalam tes wawasan kebangsaan.

Dia mengatakan kejanggalan pertama itu terkait sosialisasi TWK itu sendiri yang waktunya sangat pendek, yakni hanya sepekan sebelum tes digelar.

“Saya sampaikan dulu bahwa tes ini sebenarnya agak mendadak,” ujar Benny, demikian sapaan akrabnya dalam Diskusi Daring ” Tinjauan Kritis Tes Wawasan KebangsaanPengawai KPK: Kemana Arah Kebangsaan Kita?,” seperti disiarkan langsung di Channel YouTube  Sahabat ICW, Minggu (16/5/2021).

 “Jadi kami diberitahu itu kurang lebih hanya satu minggu sebelum tes dilaksanakan. Memang sebelumnya, ada kayak desas-desus, kabar burung beredar di kantor itu bahwa akan ada tes. Tesnya bentuknya CPNS,  makanya banyak dari kami, dari temen-temen yang lain juga kemudian cari-cari contoh soal CPNS, TWK,” tutur Beny.

Bahkan dia menjelaskan e-mail kartu ujian yang masuk ke pegawai KPK dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) tanpa sepengetahun bagian SDM lembaga anti-rasuah.

“Ada e-mail masuk dari BKN, kami harus ngeprint kartu ujian. Tetapi kemudian ditarik kembali karena ternyata belum kordinasi dengan SDM KPK. Kemudian SDM mengirim e-mail susulan, memberitahu pegawai jangan diisi dulu.”

“Keesokan harinya kayaknya sudah koordinasi, maka datang lagi e-mail yang baru dari BKN tentang kartu ujian yang sama. Lalu kami ngeprint kartunya,’ jelasnya.

Di kartu ujian tersebut, kata dia, tertulis tesnya adalah TWK.