Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Pengajuan Zona Integritas Diperpanjang hingga Akhir Juli 2021

Semula batas pengajuan unit kerja menuju WBK/WBBM ditetapkan 31 Mei 2021, kini diperpanjang hingga 31 Juli 2021.

Pengajuan Zona Integritas Diperpanjang hingga Akhir Juli 2021
Bea Cukai
Pangkalan sarana operasi (Pangsarop) Bea Cukai Tanjung Priok melaksanakan kegiatan pencanangan zona integritas (ZI) menuju wilayah bebas korupsi (WBK), pada Selasa (15/10) lalu. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) memperpanjang waktu pengajuan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) tahun 2021 bagi seluruh unit instansi pusat dan daerah. 

Semula batas pengajuan unit kerja menuju WBK/WBBM ditetapkan 31 Mei 2021, kini diperpanjang hingga 31 Juli 2021.

Perpanjangan waktu ini dikarenakan meningkatnya unit kerja yang mengusulkan WBK/WBBM.

Perpanjangan waktu itu tertuang dalam surat pemberitahuan Nomor: B/526/RB.06/2021 tertanggal 18 Mei 2021 ditujukan bagi seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah. 

Baca juga: Pegawai KPK: Proses TWK Tak Berintegritas, Sangat Tertutup, dan Penuh Rahasia

Deputi bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB Erwan Agus Purwanto mengimbau agar instansi pemerintah yang akan mengusulkan unit kerja berpredikat WBK/WBBM tahun 2021 untuk menyiapkan data dukung dengan menggunakan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) secara offline.

“Hal ini sebagai persiapan untuk melakukan pengusulan unit kerja berpredikat menuju WBK/WBBM dan pengisian LKE online pada aplikasi pmpzi.menpan.go.id yang sudah dapat dilakukan per 1 Juli 2021,” ujar Erwan, Kamis (20/5/2021).

Erwan menerangkan dalam tiga tahun terakhir terjadi peningkatan jumlah pengusulan unit kerja menuju WBK/WBBM. 

Bagi instansi yang memiliki aplikasi internal penilaian pembangunan zona integritas, dapat melakukan integrasi aplikasi internal dengan aplikasi pmpzi.menpan.go.id dengan menghubungi call center yang ada pada surat tersebut.

Perlu ditegaskan, Kementerian PANRB tidak menerima pengajuan unit kerja berpredikat menuju WBK/WBBM secara langsung ataupun dalam bentuk hard copy.

Erwan berharap pengajuan tersebut bisa menjamin efisiensi dan efektivitas proses pengumpulan dan pengolahan data. 

“Serta dapat menjadi alat untuk membantu instansi pemerintah jika mengalami hambatan dalam melaksanakan reformasi birokrasi dan ZI,” jelas Erwan.

Penilaian tersebut dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB No. 14/2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri PANRB No. 52/2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Lingkungan Instansi Pemerintah. 

Penulis: Fransiskus Adhiyuda Prasetia
Editor: Hasanudin Aco
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas