TRIBUNNEWS.COM -  Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) akan memanggil direksi BPJS Kesehatan hari ini, Jumat (21/5/2021).

Pemanggilan itu merupakan langkah investigasi lebih lanjut terkait dugaan kebocoran data pribadi penduduk Indonesia, yang diduga merupakan data peserta BPJS Kesehatan.

"Investigasi kami lakukan sesuai dengan PP 71 dan langkah-langkah yang dilakukan, pertama, pada hari ini Kemenkominfo akan memanggil direksi BPJS Kesehatan," ungkap Juru Bicara Kemenkominfo, Dedy Permadi, Jumat, dikutip dari Kompas TV.

Pemanggilan direksi BPJS Kesehatan, lanjut Dedy, untuk menyampaikan penjelasan terkait dugaan kebocoran data.

Dedy juga mengungkapkan, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, pelaku pembocoran data pribadi dapat dijerat hukum di Indonesia.

"Yaitu UU ITE terkhusus Pasal 30, Pasal 32, dan Pasal 36."

"Dan perlu dicatat, siapapun pelaku pembocoran data pribadi, baik berada di Indonesia maupun luar negeri, ia tetap dapat dijerat oleh produk hukum Indonesia, karena UU ITE bersifat ekstrateritorial," ungkap Dedy.

Baca juga: Data BPJS Kesehatan Diduga Bocor, Anggota Komisi I: Alarm Bagi Indonesia!

Sebelumnya diberitakan, jagad dunia maya dihebohkan dengan sebuah utas mengenai bocornya 279 juta data penduduk Indonesia.

Akun @ndagels di Twitter menginformasikan kebocoran itu dan cukup bikin heboh para warganet.

Baca juga: Begini Tanggapan Dukcapil & Kominfo soal Dugaan Data 279 Juta Penduduk Indonesia Bocor

"Hayoloh kenapa ga rame ini data 279 juta penduduk indonesia bocor dan dijual dan bahkan data orang yg udah meninggal, kira-kira dari instansi mana?," tulis @ndagels.

Sementara itu, pengguna Twitter dengan handle @Br_AM mengungkap bahwa dataset yang diduga berisi data pribadi penduduk Indonesia itu dijual dengan harga 0,15 bitcoin, atau sekitar Rp 84,4 juta.

Informasi pribadi yang bocor meliputi NIK (Nomor Induk Kependudukan), nama, alamat, nomor telepon bahkan kabarnya juga jumlah gaji.

Penelusuran Tribunnews, data diunggah pertama kali oleh sosok dengan nama online kotz di Raid Forums.

Belum jelas dari mana dia berhasil mendapatkan data-data itu.

Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, Zudan Arif Fakrulloh saat dikonfirmasi Tribun membenarkan hal tersebut.

Nama user yang mengiklankan data tersebut adalah Kotz.

Baca juga: Kemendagri Bantah Kebocoran Data Penduduk di Sosial Media dari Dukcapil

"Pada iklan di website tersebut yang bersangkutan memberikan link sampel data individu yang bisa didownload sebagai sampel data, data yang sudah didownload berbentuk file CSV (comma separated value) dan setelah diimport berjumlah 1 juta rows," kata Zudan saat dikonfirmasi Tribunnews, Kamis (20/5/2021).

Berdasarkan hasil analisis Tim Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri pada kasus kebocoran data individu yang infonya berasal dari Twitter, didapat fakta bahwa pelaku mengiklankan penjualan data individu di website dengan alamat https://raidforums.com/Thread-SELLING-Indonesian-full-Citizen-200M-NIK-KPT-PHONE-NAME-MAI-LADDRESS-Free-1Million.

Lebih jauh, Zudan mengungkapkan, hasil penelusuran tim dari hasil import data sampel tersebut, diperoleh struktur data yang terdiri dari kolom-kolom sebagai berikut: PSNOKA, PSNOKALAMA, PSNOKALAMA2, NAMA, NMCETAK, JENKEL, AGAMA, TMPLHR, TGLLHR, FLAGTANGGUNGAN, NOHP, NIK, NOKTP, TMT, TAT, NPWP, EMAIL, NOKA, KDHUBKEL, KDSTAWIN, KDNEGARA, KDGOLDARAH, KDSTATUSPST, KDKANTOR, TSINPUT, TSUPDATE, USERINPUT, USERUPDATE, TSSTATUS, DAFTAR.

"Berdasarkan hal itu, dari struktur dan pola datanya, saya memastikan itu bukan data yang bersumber dari dukcapil. Karena struktur data di Dukcapil tidak seperti itu. Struktur data di dukcapil tidak ada tanggungan, email, npwp, no hp, tmt, tat," ujar Zudan.

Komentar Roy Suryo

Sementara itu Pakar Telematika, KRMT Roy Suryo menanggapi dugaan bocornya jutaan data kependudukan Indonesia yang diperjualbelikan di internet.

Roy Suryo menanggapi siaran pers Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Kamis (20/5/2021), yang menyebut belum dapat disimpulkan terjadinya kebocoran.

Melalui akun Twitter miliknya, Roy Suryo juga mempertanyakan kepada Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

"Sudah viral dan bahkan dimuat di hampir semua media mainstream soal kebocoran data-data penduduk Indonesia sejumlah 279 juta jiwa dan dijual di situs online, namun barusan siaran pers resmi Kemkominfo menyatakan bahwa "belum dapat disimpulkan terjadinya kebocoran."

"Bagaimana ini BSSN? AMBYAR," lanjut Roy Suryo.

Saat dikonfirmasi Tribunnews.com, Roy Suryo menyebut kasus bocornya data kependudukan berada di bawah tanggung jawab BSSN.

"Iya, BSSN lah yang seharusnya bertanggung jawab atas hal-hal tersebut," ucap Roy Suryo melalui pesan singkat, Jumat (21/5/2021).

(Tribunnews.com/Gilang Putranto/Vincentius Jyestha)