Menhan Prabowo dan KKIP Bahas Tindak Lanjut Arahan Presiden Jokowi Soal Industri Pertahanan
Prabowo juga menyampaikan arahan Jokowi bahwa paradigma belanja pertahanan harus diubah menjadi suatu investasi pertahanan.
Penulis: Gita Irawan
Editor: Johnson Simanjuntak
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Pertahanan Prabowo Subianto selaku Ketua Harian Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) memimpin Rapat Pleno KKIP Tahun 2021 di Kementerian Pertahanan Jakarta pada Kamis (20/5/2021).
Agenda pada rapat tersebut di antaranya adalah pembahasan tindak lanjut arahan dari Presiden RI Joko Widodo selaku Ketua KKIP pada Sidang KKIP di Istana Bogor pada 13 April 2021.
Dalam sambutannya, Prabowo menyampaikan sejumlah arahan dari Jokowi yang disampaikan pada sidang tersebut di antaranya adalah perlunya kesinambungan dalam pengadaan Alpalhankam untuk menuju kemandirian industri pertahanan dalam negeri.
"Untuk menuju kemandirian juga diperlukan penguasaan teknologi. Untuk itu, perlu peran serta semua pihak terutama pendidikan tinggi dan para ahli-ahli di bidang elektronika," kata Prabowo dikutip dari laman resmi Kementerian Pertahanan, kemhan.go.id pada Jumat (21/5/2021).
Prabowo juga menyampaikan arahan Jokowi bahwa paradigma belanja pertahanan harus diubah menjadi suatu investasi pertahanan.
Baca juga: Legislator PKS: Industri Pertahanan Dalam Negeri Tidak Kalah dengan Produk Impor
Selain itu juga anggaran pertahanan harus dikelola dengan baik sehingga dapat membantu membantu peningkatan ekonomi nasional.
“Oleh karena itu kita harus mencari bagaimana implementasi imbal dagang, kandungan lokal, offset, transfer of technology, dan rincian investasi pertahanan dalam setiap pengadaan alpalhankam dari luar negeri,” kata Prabowo.
Untuk menuju kemandirian di bidang industri pertahanan, kata Prabowo, diperlukan Rencana Strategis (Renstra) jangka panjang sehingga dapat menjadi rujukan untuk membangun kemandirian industri pertahanan yakni dengan adanya suatu masterplan yang berjangka panjang.
“Presiden kehendaki masterplan jangka panjang. Bukan tahun per tahun,” kata Prabowo.
Prabowo juga menekankan perlunya rekomendasi dan evaluasi dari KKIP dalam semua pembelian alutsista untuk menjamin Indonesia diuntungkan dari segala aspek dalam setiap pembelian alutsista.
Hadir pada Rapat Pleno KKIP tersebut Menteri BUMN Erick Thohir selaku Wakil Ketua Harian KKIP, Menteri PPN/Bappenas Suharso Manoarfa selaku Anggota KKIP, Wamenhan RI M Herindra selaku Sekretaris KKIP, dan Katimlak KKIP Letjen TNI (Purn) Suryo Prabowo.
Hadir pula beberapa pejabat dari Kementerian terkait yang juga menjadi Anggota KKIP di antaranya Dirjen Pendidikan Tinggi Kemendikbud Ristek Taufik Bawazier yangmewakili Mendikbud-Ristek, Sekjen Kominfo Mira Tayyiba mewakili Menkominfo, Dirjen Pengelolaan, Pembiayaan dan Resiko Kemenkeu Dwi Puji Astuti mewakili Menkeu, Asrenum Panglima TNI Laksda TNI Heru Kusnanto mewakili Panglima TNI dan Aslog Kapolri Irjen Pol Firman Shantyabudi mewakili Kapolri.