TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Bareskrim Polri masih mendalami penyebab dugaan kebocoran 279 juta data penduduk Indonesia yang diduga berasal dari BPJS Kesehatan di jejaring internet. 

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono mengatakan penyidik Polri tengah mengklarifikasi sejumlah pihak terkait untuk mengusut kasus tersebut.

Ia menyampaikan berbagai kemungkinan akan ditelusuri oleh penyidik. Termasuk dugaan adanya peretasan dalam kebocoran 279 juta data penduduk Indonesia di internet.

"Nanti dilihat, kemungkinan-kemungkinan itu akan dilihat nanti oleh penyidik. Yang penting penyidik mendapat informasi dulu, informasi ini dari bahan-bahan yang didapat klarifikasi pada hari ini," kata Rusdi di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (24/5/2021).

Sejauh ini pada Senin (24/5/2021), penyidik sedang memeriksa pejabat BPJS Kesehatan yang berkaitan dengan operasional teknologi di perusahaan plat merah tersebut.

"Pada hari ini, meminta klarifikasi dari pejabat BPJS Kesehatan. Dalam hal ini yang menangani operasional daripada teknologi informasi di BPJS Kesehatan," jelasnya.

Ia menyampaikan pemeriksaan kali ini untuk mengetahui sistem informasi manajemen di BPJS Kesehatan. Termasuk dengan keamanan sistem aplikasi-aplikasi buatan BPJS Kesehatan.

"Tentunya Polri perlu mengetahui bagaimana sistem informasi manajemen kepesertaan daripada BPJS Kesehatan kemudian juga aplikasi-aplikasi apa saja yang ada di sana. Ini juga jadi bagian dari penyidik nanti untuk menindaklanjuti," jelasnya.

Lebih lanjut, Rusdi menambahkan pemeriksaan terhadap pejabat BPJS kesehatan itu juga masih berjalan. 

Baca juga: Dugaan Kebocoran Data BPJS Kesehatan, Komisi IX : Harus Tidaklanjuti, Jangan Biarkan Tanpa Kejelasan

"Klarifikasi sudah dimulai sejak 10.30 WIB dan sekarang masih berjalan. Mudah-mudahan dari klarifikasi ini, Polri banyak mendapatkan informasi yang tentunya akan sangat berguna dalam rangka menuntaskan kasus dugaan kebocoran data peserta BPJS Kesehatan," tukasnya.

Sebagai informasi, Polri telah membentuk tim khusus untuk mengusut dugaan untuk kasus kebocoran 279 juta data penduduk Indonesia. Data yang bocor itu diduga berasal dari BPJS Kesehatan.

Data tersebut diduga bocor dan diperjualbelikan di forum internet. Data itu mencakup nomor induk kependudukan, kartu tanda penduduk (KTP), nomor telepon, email, nama, alamat, hingga gaji.