Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
TribunNews | PON XX Papua
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Desktop Version

Penanganan Covid

Komisi VI DPR: Proses Vaksinasi Jangan Dimanfaatkan Jadi Celah Bisnis

Komisi VI DPR soal distribusi vaksin yang terdapat gap besar antara jumlah orang yang sudah divaksin dan yang belum divaksin.

Komisi VI DPR: Proses Vaksinasi Jangan Dimanfaatkan Jadi Celah Bisnis
Shutterstock
Ilustrasi vaksinasi. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Partai Golkar Lamhot Sinaga mengatakan, proses vaksinasi perlu diperhatikan secara terukur dan perhatikan semua aspek secara teknis.

Lamhot menyoroti soal distribusi vaksin yang terdapat gap besar antara jumlah orang yang sudah divaksin dan yang belum divaksin.

Hal tersebut, dikatakan Lamhot ketika Komisi VI DPR RI melakukan Rapat Dengar Pendapat bersama PT. Biofarma, PT. Kimiafarma, dan PT. Indofarma.

"Soal distribusi vaksin, sampai saat ini kita sudah memiliki vaksin 73 juta vaksin dan yang baru tervaksin 25 juta, jadi ada sekitar hampir 50 juta yang belum tervaksin. Inikan sangat besar jumlahnya, Apakah ini ada masalah disini misal distribusinya ada kendala hingga gapnya besar," kata Lamhot di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (25/5/2021).

Baca juga: Polri: Kasus Jual-Beli Vaksin Covid-19 di Sumut Tak Boleh Terjadi Lagi

Lamhot menyebutkan bila aspek yang melakukan monitor terhadap distribusi vaksin juga perlu diperhatikan secara bersama supaya lebih aman.

Pasalnya, menurut Lamhot akan sangat berbahaya jika dalam melakukan proses vaksinasi ada kepentingan tertentu yang dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

"Apakah ada sistem yang melakukan monitor untuk distribusi ini jangan sampai dari provinsi ke kabupaten ada yang memanfaatkan untuk celah bisnis tertentu dan ini bahaya," ujarnya.

"Untuk menjamin vaksin ini sampai ke masyarakat dengan tepat apakah ada sistem layanan yang lakukan monitoring ini untuk hindari vaksin palsu," imbuhnya.

Baca juga: Syarat Vaksin Covid-19 Jemaah Haji, Fraksi PKS Minta Pemerintah Lebih Aktif Lobi Arab Saudi

Lebih lanjut, Lamhot juga menyinggung perihal vaksin gotong royong.

Dia berpesan jangan sampai proses vaksinasi gotong royong dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Untuk itu, Lamhot mendesak kalau pelaksanaan vaksinasi untuk vaksin gotong royong perlu diperhatikan secara rinci dari data hingga kondisi lapangan.

"Korelasi tentang vaksin gotong royong jangan sampai mengedepankan aspek  bisnis dalam melaksanakan vaksinasi gotong royong ini. Ini sangat penting, saya berharap ini dibuat proporsional soal kuantitas proses vaksinasinya. Data juga harus disajikan terbuka supaya bisa lebih termonitoring," pungkasnya.

Penulis: chaerul umam
Editor: Theresia Felisiani
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas