Laporan Wartawan Tribunnews Taufik Ismail

TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajaran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) terus mengawal realisasi belanja pemerintah, agar cepat dilakukan.

Presiden mengatakan belanja pemerintah saat ini masih sangat rendah.

"Realisasi belanja pemerintah masih rendah, sekitar kurang lebih 15 persen ini untuk APBN dan 7 persen untuk APBD, masih rendah. Serapan belanja PEN, pemulihan ekonomi nasional juga masih rendah baru 24,6 persen," kata Jokowi dalam Peresmian Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2021, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis, (27/5/2021).

Kepala Negara meminta BPKP dan APIP mengawasi realisasi anggaran agar cepat dan tepat sasaran. Termasuk dalam pengadaan barang dan jasa.

Baca juga: Sekjen Kemensos Sebut BPKP Temukan Kemahalan Bayar Rp74 M terkait Pengadaan Bansos Sembako 

Pada kuartal pertama realisasi pengadaan barang dan jasa dari kementerian dan lembaga baru sekitar 10,98 persen. Kemudian pengadaan barang dan jasa untuk Pemda masih kurang dari 5 persen.

"Ini yang harus diikuti dan dikawal, dibantu. Karena itu saya minta BPKP dan seluruh aparat pengawas intern pemerintah melihat betul, mencari penyebab lambatnya realisasi belanja ini , ini ada apa?" kata Presiden.

Presiden juga meminta BPKP dan APIP mencari dan menawarkan jalan keluar kepada kementerian dan lembaga untuk mengatasi masalah serapan anggaran ini. Kemudian mengawal agar kementerian, lembaga dan Pemda bisa merealisasikan belanjanya dengan cepat dan akuntabel.

Baca juga: 20 Persen APBN untuk Pendidikan Tapi IPM Indonesia di Peringkat 107 dari 189 Negara

Hal itu menjadi penting, karena target pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua yakni 7 persen. Target tersebut tidak mudah karena saat ini masih minus 0,74 persen.

"Tapi saya meyakini insyaallah kalau semuanya bekerja keras, belanja segera dikeluarkan realisasinya angka itu bukan sesuatu yang mustahil untuk diraih," katanya.

"Karena target yoy untuk growth pertumbuhan ekonomi kita kan 4,5 sampai 5,5 persen. Tapi kalau ini tidak ketemu angka tujuh untuk mengejar pertumbuhan ekonomi tahun 2021 bisa jadi tidak tercapai. Meski pun kita tahu ada ketidakpastian ekonomi global, dan ada ketidak pastian karena ada pandemi," pungkasnya.