Laporan wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengatakan persoalan penolakan ratusan pegawai Pemprov DKI mengikuti lelang jabatan eselon II adalah sebuah anomali. 

Menurutnya persoalan ini tak bisa diacuhkan begitu saja lantaran dampaknya bisa memengaruhi pelayanan publik dan kinerja pemerintahan.

Apalagi, banyak posisi strategis yang belum terisi pejabat definitif, karena banyak kadis mengundurkan diri.

"Ini anomali! Saya menduga, semuanya satu rangkaian. Jadi, DPRD sebagai pengawas eksekutif harus 'turun tangan' karena nanti di hilirnya, masyarakat yang akan dirugikan," kata Prasetio dalam keterangannya, Kamis (27/5/2021).

Baca juga: Ini 7 Pejabat DKI yang Mengundurkan Diri di Era Gubernur Anies

Politikus PDI-Perjuangan ini menekankan bahwa permasalah ini cukup serius. Mengingat belum ada kasus ASN menolak naik jabatan. Bahkan kata dia, di Indonesia kasus semacam ini hanya terjadi di DKI.

"Ini masalah serius, belum ada kasus (ASN menolak ikut peremajaan jabatan) di Jakarta bahkan di Indonesia yang begini. ASN itu wajib mengemban tugas ketika ditugaskan di mana saja. Birokrasi kita juga, kan, menerapkan sistem meritrokasi," jelas dia.

Sehingga kejadian ini akan ditindaklanjuti DPRD DKI dengan membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mencari tahu alasan sebenarnya ratusan ASN menolak ikut lelang jabatan.

"Kami akan bentuk pansus untuk menyelesaikan persoalan ASN yang enggan ikut peremajaan jabatan ini," ujar Prasetio.