Tribun

Moeldoko: Kemudahan Perizinan UU Cipta Kerja Berbasis Kadar Risiko

Kantor Staf Presiden (KSP) menampung tiga isu strategis saat menggelar KSP Mendengar di Batam, Kepulauan Riau.

Penulis: Fransiskus Adhiyuda Prasetia
Editor: Adi Suhendi
Moeldoko: Kemudahan Perizinan UU Cipta Kerja Berbasis Kadar Risiko
Humas KSP
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kantor Staf Presiden (KSP) menampung tiga isu strategis saat menggelar KSP Mendengar di Batam, Kepulauan Riau.

Di antaranya, Undang-Undang Cipta Kerja, Proyek Strategis Nasional, dan container cost.

Tiga isu itu pun langsung mendapat respons dari Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

Dalam kesempatan tersebut, Moeldoko menanggapi pertanyaan soal UU Cipta Kerja, khususnya mengenai perizinan usaha.

Menurut Moeldoko, prinsip dari UU Cipta Kerja adalah perizinan yang didasarkan pada kadar risiko kegiatan yang dimaksud.

Baca juga: Jembatan Batam-Bintan Jadi Proyek Strategis Nasional, Moeldoko Minta Pemprov Kepri Percepat Izin

Sehingga, implikasinya adalah kegiatan yang berisiko tinggi harus melengkapi syarat, sementara kegiatan dengan risiko rendah (apalagi UMKM) harus dipermudah perizinannya.

"Kami mengerti kekesalan yang dirasakan para pengusaha, namun percayalah bahwa pemerintah sedang bergerak ke arah yang lebih baik," kata Moeldoko.

Sementara itu, Deputi III KSP Panutan Sulendrakusuma mengatakan Keppres Nomor 10 tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja.

Baca juga: Moeldoko Usul TWK KPK Libatkan NU dan Muhammadiyah

Keppres tersebut menugaskan Kementerian dan Lembaga terkait beserta Pemerintah Daerah untuk segera mensosialisasikan UU Cipta Kerja.

Halaman
12
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas