Tribun

Moeldoko: Kemudahan Perizinan UU Cipta Kerja Berbasis Kadar Risiko

Kantor Staf Presiden (KSP) menampung tiga isu strategis saat menggelar KSP Mendengar di Batam, Kepulauan Riau.

Penulis: Fransiskus Adhiyuda Prasetia
Editor: Adi Suhendi
Moeldoko: Kemudahan Perizinan UU Cipta Kerja Berbasis Kadar Risiko
Humas KSP
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. 

"UU Cipta Kerja merupakan komitmen serius pemerintah untuk mempermudah kegiatan usaha. Memang tidak mudah, namun pemerintah sedang berusaha semaksimal mungkin agar UU Cipta Kerja segera terimplementasikan secara aktual di lapangan," kata Panutan.

Panutan menyadari pada perkembangannya masih banyak poin-poin perbaikan atas implementasi di lapangan.

Baca juga: Pernyataan KSP Soal TWK di KPK, Moeldoko: Agar Pemberantasan Korupsi Lebih Sistematis

Untuk itu, ia mempersilakan berbagai pihak untuk menyampaikan masukan maupun kritik kepada KSP.

Apalagi, KSP bertugas untuk melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan UU Cipta Kerja.

Seperti diketahui, terdapat 49 peraturan pelaksana dari UU Cipta Kerja (terdiri dari 44 Peraturan Pemerintah dan 5 Peraturan Presiden) yang tentunya memiliki banyak peraturan turunan lainnya.

Dalam kesempatan yang sama, Moeldoko juga menjelaskan bagaimana geopolitik jadi salah satu isu sulitnya pemerintah mendapatkan vaksin.

Ia juga menanggapi tingginya container cost yang diduga ada permainan di pasar global.

"Dalam konteks lokal, kami akan selidiki penyebabnya," kata Moeldoko.

Selain itu, Deputi I KSP Febry Calvin menyampaikan perkembangan mengenai penyatuan Batam-Bintan-Karimun (BBK).

Menurur Febry, pemerintah dalam proses perencanaan implementasi travel bubble Bali-Bintan-Batam.

© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas