Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) M Herindra irit bicara saat ditanya soal dokumen berisi draf dokumen Perpres pemenuhan alpalhankam 2020-2024 senilai total sekira Rp 1.785 triliun.

Ditanya usai menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi I DPR, Herindra menyebut bahwa hal itu untuk pemenuhan alat utama sistem persenjataan (alutsista).

"Banyak lah, dari Angkatan Darat, Laut, Udara, banyak semuanya," kata Herindra di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/5/2021).

Herindra menyebut, bahwa selama anggaran Kemhan selama ini sebesar 0,8 persen dari GDP.

Menurutnya, rencana kenaikan anggaran yang tidak siginifikan.

Baca juga: Soal Dugaan Anggaran Alutsista Mencapai Rp 1,7 Kuadriliun, DPR akan Panggil Prabowo

"Ya intinya gini ya, anggaran Kemenhan selama ini kan 0,8 persen dari GDP, kita minta itu saja. Enggak akan ada kenaikan anggaran secara signifikan itu saja. Sama saja," ujarnya.

"Nanti skemanya saja yang berbeda, tapi anggaran tetap," pungkasnya.

Sebelumnya Sebuah dokumen rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang pemenuhan kebutuhan alat peralatan pertahanan dan keamanan (Alpalhankam) Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) tahun 2020-2024.

Dokumen tersebut memuat rincian nilai rencana kebutuhan (renbut) alpalhankam yang pelaksanaannya akan dimulai pada Renstra 2020-2024 dan membutuhkan Renstra Jamak dalam pembiayaan dan pengadaannya.

Renbut tersebut bernilai total USD 124 miliar atau senilai sekira Rp 1.785 triliun dengan tiga pos alokasi.

Pertama, untuk akuisisi alpalhankam sebesar sekira USD 79 miliar atau sekira Rp 1.130 triliun.

Kedua untuk pembayaran bunga tetap selama 5 (Lima) Renstra sebesar sekira USD 13 miliar atau sekira Rp 186 triliun.

Baca juga: Kemenhan Bantah Rancangan Perpres Pengadaan Alutsista Sebesar Rp 1.785 Triliun

Ketiga, untuk dana kontijensi serta pemeliharaan dan perawatan alpalhankam sebesar USD 32 miliar atau sekira Rp 458 triliun.