Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas turut menyoroti terkait penunjukan para pejabat baru di perusahaan pelat merah atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Terkait hal itu, Anwar meminta kepada pemerintah pusat khususnya Menteri BUMN Erick Thohir untuk dapat secara rasional menempatkan seseorang dalam menduduki jabatan di perusahaan-perusahaan yang berada di bawah otoritasnya.

"Kami benar-benar berharap dan meminta kepada pihak pemerintah terutama kepada Menteri BUMN agar benar-benar rasional dalam menghadapi masalah ini dengan menempatkan orang-orang yang tepat di tempatnya yang tepat," kata Anwar melalui keterangan tertulisnya diterima, Senin (31/5/2021).

Dengan penunjukan pejabat secara rasional kata Anwar, maka perusahan-perusahaan pelat merah tersebut akan menjadi penopang untuk peningkatan ekonomi di tanah air.

"Sehingga dengan demikian BUMN akan bisa diharapkan untuk menjadi salah satu pilar utama yang benar-benar bisa diharapkan dan diandalkan dalam memajukan perekonomian nasional di samping usaha swasta dan koperasi tentunya," ucapnya.

Sebelumnya, Anwar menyatakan, kalau ingin usaha-usaha milik negara atau BUMN itu maju, maka pemerintah tidak boleh menyerahkan pengurusannya kepada orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan dan kompetensi serta pengalaman dan kredibilitas yang mumpuni.

Baca juga: Legislator Gerindra Andre Rosiade Bela Pengangkatan Abdee Jadi Komisaris Telkom, Bilang Hal Lumrah

"Dan inilah yang kita lihat akhir-akhir ini yang banyak terabaikan, di mana yang didudukkan untuk menjadi pimpinan dari BUMN tersebut terutama untuk posisi-posisi sebagai komisaris adalah orang-orang yang dinilai oleh banyak pihak tidak tepat, tidak kompeten dan tidak mumpuni," kata Anwar.

Meski begitu, Anwar tak menyebutkan salah satu nama yang dimaksud dapat jatah di perusahaan BUMN.

Namun diketahui, nama Abdee Negara gitaris Slank baru-baru ini telah ditunjuk sebagai komisaris di PT Telkom.

"Penunjukannya terkesan lebih banyak bernuansa sebagai balas budi karena yang bersangkutan telah berkontribusi di dalam pilpres dan atau pemilu yang baru lalu," tambah Anwar.

Dia mengatakan hal ini bisa bermasalah jika pengangkatannya tidak menjunjung prinsip 'the right man on the right place', melainkan 'the right man on the wrong place'.

"Kita tidak akan bisa berharap banyak BUMN yang mereka urus akan berjalan dengan baik dan lancar. Apalagi di tengah-tengah wabah Covid-19 yang sedang menimpa negeri ini tentu masalah yang dihadapi perusahaan sangat-sangat bersifat complicated. Sehingga perusahaan jelas-jelas akan sangat memerlukan orang-orang yang benar-benar memiliki pengetahuan dan pengalaman serta kreativitas dan kecerdasan yang lebih," ujarnya.