Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas menyoroti penonaktifan 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sebagai buntut dari tes wawasan kebangsaan (TWK).

Anwar Abbas mengatakan pegawai yang dinonaktifkan itu adalah orang yang selama ini sudah dikenal luas memiliki kredibilitas dan reputasi yang baik dalam membongkar kasus korupsi.

Baca juga: IPW Nilai Salah Kaprah Jika Komnas HAM, Ombudsman, dan PGI Bela 75 Pegawai KPK yang Tak Lulus TWK

"Jadi mereka-mereka ini sebenarnya adalah orang yang telah secara nyata memperlihatkan dirinya lewat perbuatan dan tindakannya bahwa mereka adalah orang-orang yang sangat mencintai bangsa dan negaranya. Karena dia tidak mau bangsa dan negaranya di rusak dan dibusukkan oleh para koruptor yang benar-benar telah merusak dan menggerogoti bangsa dan negaranya," ucap Anwar melalui keterangan tertulis, Senin (31/5/2021).

Baca juga: Ganggu Kinerja KPK, Polemik TWK Harus Segera Diakhiri

Anwar mempertanyakan mengapa para pegawai KPK ini tidak lulus dalam tes wawasan kebangsaan yang diselenggarakan oleh KPK.

Bagi Anwar, pertanyaan-pertanyaan yang diberikan dalam tes TWK juga perlu dipertanyakan.

"Tentu saja sebagai orang yang memiliki akal sehat dan anti terhadap KKN adalah sangat wajar bila kita bertanya tentang seperti apa pertanyaan-pertanyaan yang telah dibuat dan diajukan oleh tim penguji baik secara tertulis maupun secara lisan," ucap Anwar.

Menurutnya, tim penguji perlu secara terbuka mengungkapkan secara transparan terkait tes TWK ini.

Hal ini perlu dilakukan untuk menghilangkan kecurigaan bahwa tes TWK ini telah dijadikan sebagai alat untuk menyingkirkan orang yang tidak disukai dengan melabeli pelabelan intoleran dan radikalisme.

Padahal, menurut Anwar, justru ASN harys bersikap intoleran terhadap praktik korupsi.

"Padahal menurut saya sebagai ASN mereka memang seharusnya bersikap intoleran terhadap sikap dan tindak korupsi yang dilakukan oleh para koruptor-koruptor," kata Anwar.

"Mereka juga memang harus bersikap keras dan radikal dalam menghadapi orang-orang yang telah merusak bangsa dan negaranya. Lalu yang menjadi pertanyaan bagi kita dalam hal ini adalah salah mereka apa?" tambah Anwar.

KPK, kata Anwar, sedianya telah diamanati oleh rakyat untuk bisa menjalankan tugasnya melindungi serta menyejahterakan rakyat serta menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun menurutnya, telah berbuat sebaliknya.