TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri tak hadir dalam debat soal wawasan kebangsaan dengan Direktur Sosialisasi dan Kampanye (Dirsoskam) Antikorupsi KPK, Giri Suprapdiono.

Debat itu semula direncanakan digelar di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 14.00 WIB dan disiarkan langsung lewat akun YouTube Jakartanicus.

Debat itu rencananya dipandu oleh jurnalis Najwa Shihab secara daring dan Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana yang hadir di ruangan pers KPK.

Baca juga: 75 Pegawai Tak Lolos TWK Mulai Terima E-mail soal Nasibnya di KPK

Namun, hingga 45 menit acara berlangsung, Firli tak juga hadir.

Sementara Giri sudah tiba sejak pukul 13.30 WIB atau 30 menit sebelum acara dimulai. 

”Teman-teman kita masih menunggu belum juga datang Pak Firli Bahuri memenuhi undangan kali ini," ujar Kurnia yang menemani Giri di ruang debat press room KPK.

”Pak Firli tak memunuhi undangan ini,” kata Kurnia.

Sembari terus menunggu kedatangan Firli, Najwa Shihab kemudian menceritakan bagaimana usahanya mengundang Firli untuk melakukan wawancara tidak pernah ditanggapi oleh mantan Kabaharkam Polri itu.

Najwa mengatakan, setiap kali ia mengundang Firli, pihak KPK selalu mengutus Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron.

”Pak Firli beberapa kali diundang ke Mata Najwa belum pernah datang. Yang datang itu biasanya Pak Nurul Ghufron," kata Najwa.

Baca juga: Respons Giri Suprapdiono Soal Pegawai KPK Tak Bisa Dibina: Itu Sudah Mengalahkan Urusan Tuhan

Kata Najwa, KPK memiliki perbedaan antara kepempimpinan era Agus Rahardjo dan Firli Bahuri.

Ia mengakui saat KPK dipimpin Agus Rahardjo, Najwa memiliki kedekatan dan kerap kali datang ke gedung dwiwarna lembaga antirasuah itu.

"Kalau saya bandingkan pimpinan yang dulu seringkali saya yang datang ke KPK," kata Najwa.

Sementara Giri mengaku tak secara langsung menantang Firli untuk berdebat.

Ia hanya menyanggupi tantangan warganet yang menawarkan untuk berdebat dengan Firli.

Menjawab tantangan itu, lewat cuitannya, Giri sempat bertaruh jabatan dalam debat.

Ia menantang Firli mundur jika kalah dalam debat soal wawasan kebangsaan, begitu pula dirinya.

"Jadi dengan konsekuensi Itu hari ini apakah memang ada yang tidak siap mundur saya pikir bisa ditanyakan ke yang berasangkutan," kata Giri.

Baca juga: Ini Kata Giri Suprapdiono Soal Prestasi KPK yang Anjlok di Era Firli Bahuri

Namun di luar itu, kata Giri, ia menyanggupi tawaran ini karena ingin mencerdaskan masyarakat.

Ia pun menyindir TWK sebagai proses alih status pegawai lembaga antirasuah menjadi ASN yang tertutup.

Giri kecewa lantaran sejak awal dirinya tak pernah diberitahu soal proses metodologi, hingga kabar penonaktifan dirinya bersama 74 pegawai lain.

"Tes wawasan kebangsaan ini tertutup sekali. Kita enggak pernah tahu siapa 75. Tidak pernah tahu 51. Tidak pernah tahu soal proses, metodologi, bahkan orang yang mewawancarai kita pun tidak mengetahui juga," ujar Giri.

Sebanyak 51 pegawai yang dimaksud Giri adalah mereka yang dinilai "merah" dan tak diberi kesempatan untuk kembali bergabung dengan KPK.

Sementara, 24 pegawai lainnya masih diberi kesempatan menjadi ASN dengan syarat mengikuti diklat bela negara.

"Jadi menurut saya keterbukaan transparansi yang menjadi ciri khas tata kelola pemerintahan umum yang baik dilanggar dalam proses ini," katanya.

Giri kemudian bercerita bahwa dirinya pernah mengikuti tes kebangsaan bersama dengan Firli saat mereka sama-sama mencalonkan diri menjadi pimpinan KPK.

Giri mengaku, saat itu dia dan Firli lulus dalam tes kebangsaan.

Oleh karenanya, Giri meyakini Firli juga tidak akan lulus jika mengikuti Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) pegawai KPK.

"Saya juga dulu calon pimpinan (KPK), bareng Pak Firli juga. Bahkan satu kelompok dalam diskusi. Jadi, kita tahu bagaimana sikap dalam tes tersebut, dan kita sama-sama lulus tes kebangsaan, tes radikalisme," kata Giri.

"Jadi kalau misalkan kita dites lagi, bisa jadi dua-duanya tidak lulus, karena kita sama-sama lulus dites yang sama," tambahnya.

Lebih lanjut, Giri membeberkan soal prestasi KPK di bawah kepemimpinan Firli Bahuri yang turun drastis.

Menurutnya, penurunan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) di Indonesia sampai tiga poin adalah yang terburuk sepanjang era reformasi.

"Kita pernah turun pada 1997 ke 1998, di jaman Pak Harto. Artinya ini produk-produk pemberantasan korupsi termasuk pencegahan dan pendidikan, menurun 3 poin, dan ini tidak terlepas dari revisi UU KPK dan mungkin beberapa hal, polemik-polemik yang terjadi di KPK," kata dia.

Baca juga: Polemik Pegawai KPK Jadi ASN Diharapkan Tidak Berlarut-larut

Sementara itu, seorang panitia acara debat mengonfirmasi ketidakhadiran Firli dalam debat.

Begitu pula dengan Kurnia yang memandu acara.

Namun, Kurnia tak mengetahui persis alasan ketidakhadiran jenderal bintang tiga itu.

Tribunnews.com juga telah mengonfirmasi Firli dan Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri lewat pesan singkat namun tak mendapat respons.(tribun network/ham/dod)