Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Petugas Pajak Bisa Tangkap dan Sita Harta, Kemenkeu Minta Masyarakat Tunggu Keterangan Resmi

Kewenangan petugas DJP akan diperluas yakni bisa melakukan penangkapan dan penyitaan terhadap aset tetersangka kasus pidana terkait perpajakan.

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Yanuar Riezqi Yovanda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah telah menyusun draft Rancangan Undang-undang (RUU) Perubahan Kelima Atas Undang-undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Dalam isi draft tersebut, kewenangan petugas Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan akan diperluas yakni bisa melakukan penangkapan dan penyitaan terhadap aset tersangka kasus pidana terkait perpajakan.

Menanggapi hal itu, Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo mengatakan, sebaiknya publik menunggu pernyataan resmi pemerintah agar lebih detil secara teknis.

"Nanti saja nunggu keterangan resmi ya Mas," ujarnya melalui pesan singkat kepada Tribunnews, Minggu (6/6/2021).

Adapun, sisi teknis ini ada di pasal 44 RUU KUP poin J yaitu menyatakan bahwa penyidik DJP bisa melakukan penangkapan dan/atau penahanan terhadap tersangka.

Selain itu, dalam poin K, penyelidik DJP bisa melakukan penyitaan dan/atau pemblokiran harta kekayaan milik Wajib Pajak, Penanggung Pajak dan/atau pihak lain yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Baca juga: Gelora Ingatkan Pemerintah Jangan Tambah Beban Masyarakat Dengan Kenaikan Pajak 

Berikut poin-poin dalam RUU KUP pasal 44:

A. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

B. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;

Halaman
12
Penulis: Yanuar R Yovanda
Editor: Dewi Agustina
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas