Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Desktop Version

PSI: Hentikan Proyek Alutsista Rp 1.700 Triliun Kemenhan

Isyana Bagoes Oka menyatakan rencana anggaran untuk belanja Alutsista sejumlah Rp 1.700 trilliun sepertinya terlalu bombastis.

PSI: Hentikan Proyek Alutsista Rp 1.700 Triliun Kemenhan
TRIBUNNEWS/HERUDIN
Ketua Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Isyana Bagoes Oka 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Alat Pertahanan dan Keamanan (Alpahankam) yang sedang disusun oleh Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dinilai terlalu ambisius.

Ketua DPP PSI, Isyana Bagoes Oka, menyatakan rencana anggaran untuk belanja Alutsista sejumlah Rp 1.700 trilliun sepertinya terlalu bombastis dan cenderung tidak memperhatikan kondisi keuangan negara dan rakyat yang sedang kesulitan di masa pandemi ini.

"Meski pihak Kemenhan menyatakan ini dalam bentuk pinjaman luar negeri, tetap saja di masa pandemi ini mengambil utang untuk keperluan senjata dirasa tidak tepat dan tidak sesuai dengan kebutuhan nasional. Saat ini yang kita butuhkan adalah vaksin dan stimulan untuk UMKM agar roda ekonomi rakyat bisa bergerak,” kata Isyana, Minggu (6/6/2021),

"Bayangkan kita sedang menghadapi virus tapi kita justru berhutang untuk beli senjata, bagaimana rasionalisasinya?" kata Isyana menambahkan.

Baca juga: Pengadaan Alutsista Harus Sesuai Kemampuan Keuangan Negara

PSI juga mengkritik transparansi rencana utang dan belanja alutsista oleh Kemenhan sebab rakyat seharusnya bisa tahu.

"Kita itu sudah punya road map tentang Minimum Essential Force (MEF) kebutuhan alutsista nasional. Tiba-tiba muncul rencana utang ribuan triliun tanpa publik tahu akan beli senjata jenis apa, dimana dan bagaimana prosesnya? Kemenhan harus jelas apakah belanja itu sudah sesuai dengan road map MEF yang sudah dicanangkan. Supaya rakyat bisa kontrol," lanjut Isyana.

PSI secara tegas menolak rancangan Perpres ini,

"PSI menolak rancangan Perpres Alpahankam ini, selain karena tidak sensitif di masa pandemi, dilakukan dengan menambah utang negara, juga karena prosesnya tidak transparan," ujar Isyana.

Sebelumnya, diberitakan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mendatangi Gedung MPR/DPR pada hari ini, Rabu (2/6/2021).

Kedatangan Prabowo kali ini untuk melakukan rapat kerja bersama Komisi I DPR-RI.

Halaman
12
Editor: Hasanudin Aco
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas