PSI: Hentikan Proyek Ambisius Kemenhan Terkait Alpahankam
Isyana menambahkan dan membayangkan bahwa saat ini Tanah Air sedang menghadapi virus tapi kita justru berhutang untuk beli senjata
Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Hendra Gunawan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Rancangan Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Alat Pertahanan dan Keamanan (Alpahankam) yang sedang disusun oleh Kementerian Pertahanan dinilai terlalu ambisius oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
"Rencana anggaran untuk belanja alutsista sejumlah Rp1.700 trilliun sepertinya terlalu bombastis dan cenderung tidak memperhatikan kondisi keuangan negara dan rakyat yang sedang kesulitan di masa pandemi ini," ujar Ketua DPP PSI Isyana Bagoes Oka, kepada wartawan, Senin (7/6/2021).
Baca juga: Pengadaan Alutsista Harus Sesuai Kemampuan Keuangan Negara
"Meski pihak Kemenhan menyatakan ini dalam bentuk pinjaman luar negeri, tetap saja di masa pandemi ini mengambil utang untuk keperluan senjata dirasa tidak tepat dan tidak sesuai dengan kebutuhan nasional. Saat ini yang kita butuhkan adalah vaksin dan stumulan untuk UMKM agar roda ekonomi rakyat bisa bergerak,” imbuhnya.
Baca juga: Ketika Megawati Sebut Prabowo Sahabat saat Resmikan Patung Bung Karno di Kemenhan
Isyana menambahkan dan membayangkan bahwa saat ini Tanah Air sedang menghadapi virus tapi kita justru berhutang untuk beli senjata. Dia pun mempertanyakan bagaimana rasionalisasi dari kebijakan ini.
PSI juga mengkritik transparansi rencana utang dan belanja alutsista oleh Kemenhan. Rakyat seharusnya bisa tahu mengenai hal tersebut.
Baca juga: Pengamat Sebut Kritik Connie Rahakundini Soal Alutsista Bias Karena Terafiliasi NasDem
"Kita itu sudah punya road map tentang Minimum Essential Force (MEF) kebutuhan alutsista nasional. Tiba-tiba muncul rencana utang ribuan triliun tanpa publik tahu akan beli senjata jenis apa, di mana dan bagaimana prosesnya? Kemenhan harus jelas apakah belanja itu sudah sesuai dengan road map MEF yang sudah dicanangkan. Supaya rakyat bisa kontrol," lanjut Isyana.
Lebih lanjut, Isyana mengatakan PSI secara tegas menolak rancangan Perpres ini.
"PSI menolak rancangan Perpres Alpahankam ini, selain karena tidak sensitif di masa pandemi, dilakukan dengan menambah utang negara, juga karena prosesnya tidak transparan," tandas Isyana.
