Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Survei Catat 62% Madrasah Zona Hijau Belum Siap PTM, Ini 3 Rekomendasi Kemenag

Pemerintah pusat telah menetapkan beberapa persyaratan bagi madrasah yang ingin melakukan PTM.

Survei Catat 62% Madrasah Zona Hijau Belum Siap PTM, Ini 3 Rekomendasi Kemenag
Tribun Jabar/Gani Kurniawan
Siswa dan guru mengikuti Simulasi Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di SD Negeri Cimahi Mandiri 2, Kota Cimahi, Jawa Barat, Selasa (25/5/2021). 

TRIBUNNEWS.COM – Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam telah menerbitkan kebijakan pembelajaran tatap muka (PTM) di tengah pandemi Covid-19 pada madrasah tahun ajaran 2020/2021.

Pada kebijakan tersebut, pemerintah pusat telah menetapkan beberapa persyaratan bagi madrasah yang ingin melakukan PTM. Namun, implementasi penerapan kebijakan tersebut diserahkan kepada masing-masing pemerintah daerah. Beberapa daerah pada akhirnya melaksanakan PTM, tetapi tak sedikit juga yang menunda PTM.

Seiring dengan implementasi kebijakan tersebut, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama (Kemenag) merilis survei terhadap kesiapan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di Madrasah.

Survei yang dilakukan secara daring pada 16-25 Desember 2020 tersebut berhasil menjaring 2037 sampel yang terdiri dari 570 Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS), 243 Madrasah Ibtidaiyah (MIN), 655 Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTsS), 109 Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN), 366 Madrasah Aliyah Swasta (MAS), dan 94 Madrasah Aliyah Negeri (MAN).

Dari hasil tersebut tercatat sebanyak 457 (22,40%) madrasah berada di zona merah, 453 (22,21 %) zona oranye, 513 (25,15%) zona kuning, dan 614 (30,25%) zona hijau. Untuk Madrasah di zona hijau tersebar di 222 MI, 256 MTs, dan 136 MA. 

Survei difokuskan pada kesetujuan terhadap kebijakan PTM, rencana PTM, pengisian daftar periksa pada EMIS,  pengetahuan dan pemahaman terhadap SKB 4 Menteri, ketersediaan sarana prasarana, akses fasilitas kesehatan,  kemungkinan mendapatkan fasilitas kesehatan dari pusat kesehatan, kemampuan mengendalikan pihak luar berinteraksi  dengan peserta didik, sosialisasi 3M, pembentukan Gugus Covid-19, komunikasi dengan dinas kesehatan, proses pembelajaran, pembiayaan pelaksanaan PTM, dan ketersediaan anggaran untuk memenuhi kebutuhan PTM.

Hasil survei: sebagian besar madrasah di zona hijau belum siap PTM

Dari total 614 madrasah di zona hijau, 62,1% atau 381 madrasah sampel di zona hijau tidak siap melaksanakan PTM.

Ketidaksiapan itu berkaitan dengan pemenuhan lima persyaratan PTM, yaitu aspek ketersediaan sarana protokol kesehatan (thermo gun, wastafel, hand sanitizer, masker, faceshield dan pelabelan tanda jarak), keterjangkauan dengan fasilitas kesehatan, kemampuan mengendalikan interaksi dengan pihak luar, sosialisasi dan komunikasi, dan pemenuhan persyaratan melakukan PTM.

Hanya 37,9% atau 233 dari 614 madrasah yang telah memenuhi seluruh aspek persyaratan untuk melakukan PTM sesuai SKB 4 Menteri, dan secara rasional dapat mengimplementasikan PTM dengan pemantauan secara ketat, terutama oleh gugus tugas wilayah penanganan covid-19.

Lebih lanjut, hasil survei juga menunjukkan bahwa kesiapan pembukaan PTM perlu memperhatikan data perkembangan kasus Covid-19 khususnya pada usia anak sekolah. Mengutip data Satgas Covid-19 yang tayang di Kompas, 5 April 2021, 14% atau sekitar 181.637 dari total kasus Covid-19 di Indonesia berasal dari usia sekolah.

Inisiatif Kemenag untuk meningkatkan kesiapan PTM di madrasah

Merespons hasil survei tersebut, Kementerian Agama melakukan beberapa inisiatif dan langkah cepat untuk meningkatkan kesiapan madrasah dalam PTM.

Pertama, melalui Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Kemenag membentuk Tim Pemantau pada level Kantor Kementerian Agama Kab/Kota dengan tugas utama melakukan pemantauan berkala terhadap pelaksanaan PTM.

Kedua,  Kepala Kantor Kementerian Agama Kab/Kota berkoordinasi dengan Kepala Unit Pusat Layanan Kesehatan membentuk Gugus Covid-19 di madrasah dan memastikan terjalinnya koordinasi dengan Unit Pusat Layanan Kesehatan.

Ketiga, Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota maupun Kabupaten dapat mencanangkan pemenuhan lima aspek yang dipersyaratkan pelaksanaan PTM di madrasah.

Maka dari itu, keputusan pembukaan PTM ke pemerintah daerah patut dipertimbangkan untuk diserahkan ke level yang lebih mikro, seperti tingkat kecamatan atau desa. Dengan begitu, pertimbangan mengenai risiko penyebaran Covid-19 menjadi akurat dan juga lebih sesuai dengan kondisi guru dan siswa di domisili tersebut.

Admin: Sponsored Content
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas