OKI Diminta Ambil Alih Pengelolaan Haji Agar Lebih Profesional
Organization of Islamic Cooperation (OIC) Youth Indonesia meminta agar Organisi Kerja Sama Islam mengambil alih pengelolaan haji.
Penulis: Dennis Destryawan
Editor: Sanusi
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Organization of Islamic Cooperation (OIC) Youth Indonesia meminta agar Organisi Kerja Sama Islam mengambil alih pengelolaan haji.
Sekretaris Jenderal OIC Youth Indonesia Bintang Wahyu Saputra menerangkan sebaiknya Arab Saudi menyerahkan pengelolaan Haji kepada negara-negara OKI.
"Sampai sekarang soal quota haji untuk Indonesia saja mereka belum putuskan, padahal waktunya sudah dekat sekali. Kalau tidak mampu kami minta serahkan kepada OKI sebagai pengelola Ibadah Haji,” ujar Bintang melalui keterangannya, Selasa (8/6/2021).
Baca juga: Haji 2021 Batal, BPKH: Jemaah yang Sudah Melakukan Pelunasan Bakal Mendapat Nilai Manfaat
Bintang mengatakan kuota Haji untuk Indonesia tidak akan jadi polemik jika pemerintah Arab Saudi tegas dari awal tidak plin plan.
Pejabatnya menyebut hanya sebelas negara yang bisa masuk ke Saudi tanpa penjelasan masuk ke Saudi untuk urusan apa.
Baca juga: Kepala BPKH Tanggapi Permintaan Netizen Soal Audit Dana Haji: Dana Haji Rutin Diaudit BPK
Karena disampaikan menjelang Haji, informasi yang tidak lengkap ini dianggap hanya sebelas negara yang mendapat quota haji. Faktanya tidak demikian.
"Sebagai bentuk protes kami, hari Rabu kami akan melakukan aksi usir dubes Arab Saudi dari Indonesia dan menekan OKI mengambil alih pengelolaan Mekkah dan Madinah agar lebih profesional," kata Bintang.
Menurut Bintang, Duta Besar Arab Saudi, Essam bin Abed Al-Thaqafi melakukan politicking terhadap Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dengan membangun citra seolah-olah Dasco menyebarkan hoaks.
Padahal apa yang disampaikan Dasco kepada wartawan justru ingin memastikan lebih dulu, Indonesia dapat kuota haji baru kemudian bahas kendala lain yang dihadapi, diantaranya vaksin Sinovac yang ditolak pemerintah Arab Saudi.
“Dalam surat Dubes Saudi kepada Ketua DPR disebutkan jelas, Indonesia yang tidak mendapat kuota haji seperti yang disebut oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad," ucapnya.
Surat yang diberikan, kata Bintang, tidak menjernihkan polemik kuota haji yang sedang ramai. Bahkan malah makin memperkeruh.