Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah akan memulangkan 7.300 Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari Malaysia pada periode Juni-Juli 2021.

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah agar mengawal pemulangan PMI secara ketat, mengingat Malaysia tengah alami lonjakan kasus COVID-19.

“Saat ini Malaysia sedang lockdown total karena lonjakan kasus COVID-19. Pemulangan 7300 pekerja migran harus dikawal ketat untuk memastikan mereka sudah bebas COVID-19 sehingga tidak menimbulkan masalah baru di tanah air," kata Netty, kepada wartawan, Selasa (8/6/2021).

Baca juga: Malaysia Lockdown, Komisi IX Ingatkan 7.300 TKI Pulang ke Tanah Air Harus Dikawal

"Pemerintah harus memberikan perlindungan maksimal pada semua pekerja kita melalui koordinasi dengan lembaga maupun institusi terkait. Screening harus dilakukan sesuai SOP, terutama di pintu-pintu masuk kedatangan PMI," imbuhnya.

Netty berharap pemulangan PMI ini tidak menjadikan adanya importasi kasus COVID-19 di tanah air.

"Kita juga sedang mengalami kondisi COVID-19 yang mengkhawatirkan karena beberapa wilayah sudah terjadi lonjakan kasus, seperti di Kudus, Bangkalan, Garut dan Bandung.

Baca juga: 7.300 PMI Bakal Pulang ke Tanah Air, Cak Imin : Berikan Perlindungan Optimal 

Jika sampai terjadi importasi kasus dari Malaysia lagi, maka ini akan memperparah kondisi di tanah air. Pemerintah harus mengawal secara ketat pemulangan PMI tersebut,” kata dia.

Legislator PKS itu mengingatkan pemerintah agar memastikan kesiapan SDM dan infrastruktur kesehatan dalam proses pemulangan PMI tersebut.

Dia juga tidak ingin kepulangan PMI menjadi pemicu melonjaknya COVID-19 dari klaster keluarga, seperti yang terjadi di Bangkalan.

Baca juga: Update Kasus Covid-19 di Indonesia per 21 Februari: Tambah 7.300 Positif, Total 1.278.653

Pihak RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu sebagai salah satu RS yang menangani pasien COVID-19 di Bangkalan menyebut klaster keluarga ini diakibatkan karena adanya PMI yang pulang dari luar negeri, utamanya di dominasi dari Malaysia.

"Pastikan kesiapan SDM dan infrastruktur dalam proses pengetesan, karantina dan administrasi imigrasi lainnya. Bukan hanya aspek teknis, tapi yang lebih penting adalah aspek moral dan mental para petugas di lapangan.

Jangan sampai terulang kasus penggunaan alat test bekas atau mafia karantina yang mencoreng nama baik Indonesia," kata Netty.