Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Muhammad Fakhri menilai respon Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, yang berkirim surat kepada Ketua DPR RI tidak tepat dan berlebihan.

Menurut Fakhri hal itu tidak tepat karena mengomentari pernyataan anggota parlemen yang memiliki fungsi mengawasi kebijakan pemerintah, dalam hal ini penyelenggaraan ibadah haji.

Fakhri juga menilai sikap itu berlebihan karena sampai mengklarifikasi melalui surat ditujukan kepada Ketua DPR RI yang tersebar secara luas.

Baca juga: Arab Saudi Segera Umumkan Rencana Penyelenggaraan Haji 2021

“Duta Besar Arab Saudi tidak perlu berkirim surat hanya untuk mengklarifikasi pernyataan anggota parlemen Indonesia. Mereka ber-statement berdasarkan batas permintaan Pemerintah Indonesia untuk diberikan informasi oleh Pemerintah Arab Saudi, tanggal 28 Mei itu. Pernyataan-pernyataan itu bagian dari tugas anggota DPR mengawasi kebijakan pemerintah, internal negara Indonesia. Surat itu memperkeruh suasana jadinya," ujar Fakhri, kepada wartawan, Selasa (8/6/2021).

Baca juga: Ace Hasan Tanggapi Surat Dubes Arab Saudi, Bantah Sebut 11 Negara Sudah Dapat Kuota Haji

Fakhri juga menegaskan setuju dengan pernyataan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily yang menyebut hal itu tidak tepat dan berlebihan.

Pernyataan keduanya, kata dia, dinilai sebagai hal yang wajar mengingat ketidakjelasan informasi kuota bagi Indonesia dari Pemerintah Kerajaan Arab Saudi.

"Semestinya Duta Besar Arab Saudi bersurat memberikan kepastian berapa jumlah kuota, bukan menyampaikan komentar terhadap pernyataan anggota legislatif Indonesia," tandasnya.