TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Realisasi program anggaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait program pembinaan kapasitas pemerintah daerah dan desa dinilai tidak sinkron antara rencana pelaksanaan dan laporan hasil pelaksanaan.

Kritik itu disampaikan anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKB, Yanuar Prihatin, kepada Mendagri yang kurang teliti membaca laporan yang disampaikan.

"Laporan program pembinaan kapasitas pemerintah daerah dan desa ini tidak nyambung dengan yang dihasilkan. Jadi pertanyaan, apakah pak menteri membaca laporan yang bapak bikin ini?," kata Yanuar dalam Rapat Kerja Komisi II bersama Kemendagri di gedung DPR Senayan, Jakarta, Rabu (9/6/2021).

Baca juga: Pemerintah Tegaskan Jadwal Pemilu 2024 Belum Final

Dalam program pembinaan kapasitas pemerintah daerah dan desa, Yanuar menyoroti laporan program yang difokus pada pemerintah desa.

Menurutnya, laporan target capaian strategis yang dihasilkan tidak berkaitan dengan rencana program.

Beberapa laporan yang disampaikan seperti, tercapainya pelaksanaan pilkada serentak, penguatan sistem administrasi keuangan desa, penyelesaian masalah batas wilayah, dan yang juga penataan PKK dan Posyandu di 155 desa hanya bersifat administratif dan keluar dari urgensi program tentang peningkatan kapasitas.

"Ini laporan dari Dirjen Bina Pemerintahan Desa dengan realisasi anggaran 91 millar atau 17,58% dari total anggaran 522 milliar tahun 2021. Jadi yang disebut peningkatan kapasitas pemerintah itu duduk perkaranya dimana kalau target capaian strategis yang disebutkan hanya bersifat administratif?," ujarnya.

"Sebenarnya apa kegiatan yang sedang dilakukan Kemendagri? Output-nya apa dan outcome-nya apa? Sebab yang kita bicarakan adalah peningkatan kapasitas pemerintah desa," lanjutnya.

Menurut Yanuar, seharusnya dengan program tersebut, pemerintah pusat lebih mensupport pemerintah desa lebih inovatif dan kreatif agar menjadi sumbu kemajuan daerah.

Adanya alokasi anggaran khusus untuk desa yang didukung dengan peningkatan kapasitas pemerintah desa, lanjutnya, desa berpeluang lebih besar memajukan wilayah tanpa menjadikannya beban.

"Dari sudut laporan ini, kita dapat evaluasi untuk perbaikan ke depan bahwa program saat ini belum menyinggung tentang kapasitas pemerintah desa," pungkasnya.